Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Portal Perlindungan Sosial (Parlinsos) atau yang dikenal dengan Bansos Digital yang tengah diuji coba di Banyuwangi. Program ini tidak hanya menyasar warga miskin di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah pelosok yang selama ini sulit dijangkau.
Seperti di Dusun Suko Sumbermanis, Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi yang terletak di kaki Pegunungan Ijen. Ratusan warga kurang mampu di sana tengah didata secara digital untuk memastikan bantuan sosial yang diterima tepat sasaran.
Kunjungan Menteri Sosial dan Lintas Lembaga
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan, pemerintah ingin memastikan program bantuan sosial ini benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat penerima. “Kami ingin memastikan langsung program bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini tepat sasaran dan memiliki dampak positif,” ujarnya saat kunjungan di Banyuwangi, Kamis (2/10/2025).
Menurut Gus Ipul, selama ini berbagai program bantuan sudah disalurkan untuk pengentasan kemiskinan. Namun, seringkali bantuan tersebut tidak sampai pada yang berhak. Dengan Bansos Digital, masyarakat yang layak dapat langsung mengajukan bantuan melalui ponsel tanpa harus datang ke kantor atau menghadap pejabat terkait.
Bansos Digital: Inovasi Terintegrasi untuk Kesejahteraan
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan, menambahkan bahwa Bansos Digital bukan sekadar menyalurkan bantuan, melainkan mengintegrasikan data penerima bantuan untuk memantau perkembangan kesejahteraan masyarakat. Bantuan ini termasuk dana pendidikan, modal usaha, dan program lain yang dapat meningkatkan taraf hidup penerima.
“Tidak selamanya masyarakat menerima bantuan. Harus ada peningkatan taraf kesejahteraan,” tegas Luhut. Ia juga menyampaikan bahwa program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan secara optimal melalui bantuan yang tepat sasaran dan terintegrasi.
Kolaborasi Lintas Kementerian dan Lembaga
Program Bansos Digital melibatkan tidak kurang dari 20 kementerian dan lembaga negara. Selain Kementerian Sosial, turut serta Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, Bappenas, BPS, serta lembaga seperti Dewan Ekonomi Nasional, Bank Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, dan lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjalankan program perlindungan sosial secara menyeluruh.
Percepatan Pendataan oleh Pemerintah Daerah
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa pihaknya telah mengerahkan lebih dari 3.000 agen untuk mempercepat pendataan penerima bantuan. Tidak hanya pendamping PKH dan TKSK, tetapi juga operator desa, kepala dinas, camat, lurah, kepala desa, serta kader dasawisma turut berperan aktif.
“Kami berkomitmen menyukseskan piloting Bansos Digital ini. Banyuwangi ingin menjadi saksi sejarah komitmen pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan,” ujarnya penuh semangat.
Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian dan Lembaga
Setelah meninjau proses pendataan, para pimpinan kementerian dan lembaga negara menggelar rapat koordinasi. Hadir dalam rapat antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wamen PAN-RB Purwadi Arianto, Wamen Bappenas Febrian A Ruddyard, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Selain itu, hadir pula perwakilan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta lembaga negara lain yang terlibat dalam program ini.
Tinggalkan Balasan