Komisi XII DPR RI memastikan akan memanggil Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk memberikan pandangan terkait kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini bertujuan memperluas sudut pandang dalam pengawasan kebijakan energi pemerintah.
Rapat dengar pendapat bersama HIPMI dijadwalkan pada masa sidang mendatang. Wakil Ketua Komisi XII DPR dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi, menyatakan pentingnya melibatkan HIPMI agar DPR memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak kebijakan impor BBM.
Perlu Keterlibatan Pengusaha Muda dalam Kebijakan Energi
Bambang menilai aspirasi pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI sangat penting karena mereka juga berkepentingan di sektor energi. “Kalau impor BBM hanya lewat satu pintu, seperti Pertamina, tentu ada potensi distorsi yang akhirnya merugikan konsumen dan dunia usaha,” ujarnya di Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Bambang juga menyoroti pasar BBM di Indonesia yang kurang terbuka dibandingkan negara lain. Ia mencontohkan ketiadaan produk RON 95 oleh Pertamina, yang justru disediakan oleh SPBU swasta. Hal ini menjadi catatan penting agar keterlibatan swasta tidak dipersempit.
Upaya Menyeimbangkan Aspirasi Pemerintah, BUMN, dan Dunia Usaha
Wakil Ketua Komisi XII DPR dari Fraksi NasDem, Sugeng Suparwoto, menegaskan pemanggilan HIPMI sebagai bagian dari upaya DPR menyeimbangkan aspirasi antar pemangku kepentingan. Ia menekankan, kebijakan energi harus melibatkan seluruh pihak terkait.
“Kami ingin agar kebijakan impor BBM tidak hanya dilihat dari sisi Pertamina saja. HIPMI mewakili generasi pengusaha muda yang potensial, jadi pandangan mereka harus masuk ke dalam pertimbangan kebijakan,” katanya.
Menjaga Kompetisi Sehat di Pasar BBM
Sugeng menambahkan, DPR berkomitmen menjaga agar kebijakan energi nasional tidak menutup ruang bagi kompetisi yang sehat. Kehadiran lebih banyak pemain di sektor BBM akan menguntungkan konsumen melalui pilihan produk yang lebih beragam dan harga yang lebih kompetitif.
Hal senada disampaikan anggota Komisi XII DPR dari Fraksi PKB, Syafruddin. Ia menilai pemanggilan HIPMI penting untuk mendengar langsung pandangan pelaku usaha muda mengenai kebijakan impor BBM.
“Jangan sampai ada pihak yang merasa kesulitan bersaing atau bahkan terhambat masuk pasar,” kata Syafruddin. Ia mengingatkan energi sebagai kebutuhan vital harus didistribusikan dengan adil tanpa monopoli yang merugikan konsumen.
Transparansi dan Keterlibatan Swasta Jadi Sorotan
Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Yulian Gunhar, menekankan perlunya transparansi dalam kebijakan impor BBM. Menurutnya, HIPMI dapat menjelaskan kondisi di lapangan terkait akses dan peluang usaha di sektor energi.
“Keterlibatan swasta sangat penting untuk menjaga ketersediaan energi berkualitas bagi masyarakat. Jangan sampai kebijakan impor justru menutup peluang usaha,” kata Yulian.
Masukan HIPMI Perkaya Diskusi Kebijakan Energi
Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi PAN, Aqib Andriansyah, menyebut pemanggilan HIPMI sebagai langkah strategis untuk memperkaya diskusi kebijakan energi. Menurutnya, pandangan pengusaha muda memberi perspektif baru yang selama ini kurang diperhatikan.
“Kalau impor BBM hanya mengandalkan Pertamina, konsumen dan swasta bisa dirugikan. Jadi HIPMI perlu bicara supaya ada kejelasan,” ujar Aqib.
Komisi XII DPR menargetkan pertemuan dengan HIPMI segera setelah masa sidang baru dibuka. DPR berharap masukan dari HIPMI dapat menjadi bahan evaluasi penting dalam menyusun kebijakan impor BBM yang lebih adil dan transparan.
Tinggalkan Balasan