Pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB menjadi sorotan, terutama saat mengangkat isu kemerdekaan Palestina. Namun, perhatian terhadap visi maritim jangka panjang Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar dunia belum terlihat jelas.
Momen pidato ini bertepatan dengan Hari Maritim Nasional, yang sejak 1964 digagas Presiden Soekarno. Sayangnya, kesempatan tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mengemukakan strategi maritim menghadapi perubahan iklim dan tantangan geopolitik.
Sejarah dan Tantangan Visi Maritim Indonesia
Pada era Presiden Joko Widodo, visi Poros Maritim Dunia pernah menjadi kebijakan utama, dengan pembentukan Kementerian Koordinator Maritim dan Peraturan Presiden No 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Nasional. Pembangunan tol laut juga menjadi salah satu program unggulan.
Meski demikian, setelah satu dekade, pembangunan infrastruktur darat seperti jalan dan jembatan masih menjadi prioritas utama. Kebijakan maritim belum sepenuhnya mendapat porsi utama, terlihat dari posisi Kementerian Kelautan di peringkat ke-17 dalam alokasi APBN dan penghapusan Kemenko Kemaritiman pada era Prabowo.
Kinerja Pelabuhan dan Tantangan Persaingan Regional
Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai bangsa maritim dengan pelabuhan-pelabuhan penting seperti Samudera Pasai, Maluku, dan Batavia. Namun, saat ini pelabuhan Indonesia masih kalah bersaing dengan Malaysia dan Singapura.
Data OceanWeek 2024 menunjukkan, volume peti kemas pelabuhan Indonesia mencapai 17,7 juta TEUs, sementara pelabuhan Malaysia seperti Klang dan Penang mencapai 28 juta TEUs. Singapura bahkan mencatat hampir 50 juta TEUs, hampir tiga kali lipat Indonesia.
Jika pemerintah memberikan perhatian lebih, peran perdagangan internasional di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika yang saat ini melalui Singapura berpotensi beralih ke Indonesia.
Isu Kedaulatan Laut dan Sengketa Regional
Laut China Selatan dan wilayah Natuna Utara menjadi titik strategis penting yang kerap memicu sengketa. Wilayah ini kaya sumber daya dan berada di persilangan sepuluh negara, menimbulkan risiko konflik.
Sengketa di Blok Ambalat dengan Malaysia juga kembali memanas pada awal pemerintahan Prabowo. Meski kedua pemimpin telah bertemu dan sepakat mengedepankan pengembangan bersama berdasarkan hukum internasional, ada indikasi masalah belum tuntas.
Dinna Prapto Raharja, dikutip Kompas, menyebut bahwa pernyataan Malaysia setelah pertemuan dengan Prabowo menunjukkan adanya persoalan lain yang belum terselesaikan dan mendorong tekanan terhadap Indonesia.
Maritim Kembali Kurang Prioritas dalam Kebijakan Nasional
Pada pidato kenegaraan 16 Agustus 2025, Prabowo memaparkan delapan program prioritas APBN 2026, namun kebijakan maritim masih belum menjadi fokus utama pemerintah.
Padahal, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sekitar 17.000 pulau dan dua pertiga wilayahnya berupa lautan menghadapi masalah sosial, politik, ekonomi, serta krisis iklim yang mendesak penanganan.
Alih-alih menitikberatkan anggaran pada program seperti Makan Bergizi Gratis, pemerintah sebaiknya mengedepankan ekonomi biru sebagai bagian dari strategi Asta Cita guna mengembalikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Tinggalkan Balasan