Transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) menjadi fokus utama pemerintah guna mengatasi masalah salah sasaran yang selama ini kerap terjadi. Melalui pemanfaatan teknologi digital, pemerintah berharap bansos dapat disalurkan secara lebih tepat, transparan, dan berkelanjutan.
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Purwadi Arianto, menegaskan pentingnya digitalisasi bansos saat menghadiri uji coba digitalisasi di Kabupaten Banyuwangi, Kamis (2/10). Kabupaten Banyuwangi dipilih karena kesiapan dan komitmennya dalam menerapkan transformasi digital pemerintah.
Transformasi Digital sebagai Amanah Konstitusi
Menurut Purwadi, transformasi penyaluran perlindungan sosial bukan hanya persoalan teknis, melainkan amanah konstitusi dan tanggung jawab moral bagi masa depan jutaan keluarga di Indonesia. “Tekad kita jelas yakni setiap rupiah bantuan harus tepat sasaran,” ujarnya.
Untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas uji coba ini, pemerintah mengusulkan Instruksi Presiden (Inpres) khusus yang mengikat komitmen lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan Inpres, diharapkan semua instansi terkait bergerak serempak menghadirkan perlindungan sosial yang akurat dan transparan.
Kolaborasi dan Data Terbuka Kunci Keberhasilan
Purwadi menekankan bahwa transformasi ketepatan sasaran hanya dapat tercapai jika seluruh instansi bersedia bekerja sama dalam membuka akses, menyediakan, dan bertukar data serta meminimalisir hambatan administrasi yang tidak perlu. “Ada 23 pemangku kepentingan di pusat dan daerah yang akan menerima instruksi khusus sesuai mandatnya,” jelasnya.
Rencana replikasi program juga tengah disiapkan untuk diperluas ke wilayah lain hingga diadopsi secara nasional dengan peta jalan pelaksanaan hingga 2029, guna memastikan tahapannya optimal.
Peran Kementerian PANRB dan Dukungan Mensos
Kementerian PANRB, sebagai wakil ketua I Komite Pengarah Transformasi Digital Perlindungan Sosial (KPTDP), terus memfasilitasi koordinasi dan mengawal pelaksanaan uji coba digitalisasi bansos bersama Pemkab Banyuwangi dan kementerian/lembaga terkait.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa masyarakat yang layak menerima bansos bisa mendaftar melalui aplikasi digital. Bagi yang tidak memiliki smartphone, pemerintah menyediakan lebih dari 2.000 pendamping untuk membantu proses pendaftaran.
“Kita ingin bansos lebih tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang berhak dengan menggunakan platform digital yang dibangun Dewan Ekonomi Nasional. Ini adalah kali pertama di Indonesia bansos benar-benar sampai ke penerima yang tepat,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan