Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos). Langkah perbaikan ini fokus pada transparansi, kecepatan, dan akurasi sasaran penerima bansos.
Perbaikan dilakukan melalui pengembangan sistem digital bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dengan menghadirkan Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos). Sistem ini dirancang untuk mengurangi interaksi langsung, meminimalkan risiko penyimpangan, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat.
Digitalisasi Bansos Terintegrasi Data Pemerintah
Gus Ipul menjelaskan bahwa platform digital tersebut mengintegrasikan berbagai basis data pemerintah, termasuk Dukcapil, BKN, BPJS Kesehatan, BPN, dan SAMSAT. Dengan sistem ini, data masyarakat yang mendaftar akan diverifikasi secara otomatis sehingga penyaluran bansos menjadi lebih tepat sasaran.
“Ketika kepala desa menginput nama-nama calon penerima bansos, sistem yang akan menyeleksi berdasarkan data terintegrasi,” ujar Gus Ipul dalam acara Dialog Pilar Sosial bersama Camat, Lurah, dan Kepala Desa di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi, Kamis (2/10/2025) malam.
Banyuwangi Jadi Lokasi Uji Coba Digitalisasi Bansos
Banyuwangi dipilih sebagai lokasi uji coba pertama karena dianggap representatif. Daerah ini memiliki infrastruktur digital yang sudah siap di beberapa tempat, sementara di lokasi lain masih terkendala jaringan internet. Kondisi ini menjadi ujian keandalan Perlinsos dalam penyaluran bansos.
Hingga kini, lebih dari 250 ribu warga Banyuwangi telah mendaftar pada uji coba digitalisasi bansos melalui portal tersebut. “Pendaftaran cukup menggunakan smartphone dan biometrik,” jelas Gus Ipul.
Meskipun begitu, sekitar 70 persen pendaftar masih dibantu pendamping atau agen. Gus Ipul menekankan pentingnya peran pemerintah desa dan Pilar Sosial dalam mengedukasi masyarakat agar ke depan mampu mendaftar secara mandiri.
Apresiasi dan Dukungan dari Pemerintah Daerah
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Sosial terhadap program digitalisasi bansos di daerahnya. Ia mengaku bersyukur Banyuwangi dijadikan pilot project meski masih terdapat tantangan yang harus dihadapi.
“Secara keseluruhan, transformasi digital bansos atau Perlinsos berjalan dengan baik,” ucap Ipuk. Pemkab Banyuwangi berkomitmen melakukan pendataan calon penerima bansos secara serius dan solid untuk mendukung implementasi digitalisasi tersebut.
Manfaat Bagi Pendamping dan Masyarakat
Bagus (31), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang hadir dalam acara, mengaku merasakan manfaat langsung dari Perlinsos. Sistem digital ini memudahkan pendataan kondisi masyarakat secara menyeluruh, termasuk data rumah tangga desil 1 dan 2 DTSEN, kepemilikan aset seperti tanah dan bangunan, hingga perilaku berisiko seperti judi online.
“Pendataan juga lebih mudah diakses masyarakat karena cukup dengan KTP dan smartphone saat mendaftar,” kata Bagus.
Peserta Acara dan Hadirnya Tokoh Penting
Acara tersebut juga dihadiri oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Ina Amania; Bupati Banyuwangi periode 2010-2021, Abdullah Azwar Anas; serta pejabat tinggi Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah Banyuwangi. Ratusan Pilar Sosial, camat, dan lurah/kepala desa dari Kabupaten Banyuwangi turut hadir dalam dialog tersebut.
Tinggalkan Balasan