Pemerintah mulai menghadapi kenaikan harga pangan yang signifikan, terutama pada komoditas makanan bergejolak. Data menunjukkan bahwa inflasi untuk makanan bergejolak mencapai 6,44% secara tahunan (year on year/YoY) pada September 2025. Angka ini jauh melampaui target inflasi umum sebesar 2,5±1% sepanjang tahun.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan bahwa kenaikan inflasi tersebut terjadi karena percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis di berbagai daerah. Hal ini menyebabkan permintaan meningkat, sehingga harga pangan seperti telur, ayam, ikan, dan lainnya naik.

Menurut Zulhas, pemerintah telah memiliki solusi untuk mengendalikan tekanan inflasi pangan. Namun, solusi tersebut bersifat jangka menengah, bukan jangka pendek. Ia menegaskan bahwa swasembada pangan perlu dipercepat, termasuk untuk komoditas seperti telur, ayam, dan ikan. Meski demikian, proses pembangunan membutuhkan waktu.

“Kita butuh waktu untuk membangun swasembada pangan. Sementara itu, program makan bergizi gratis berjalan sangat cepat, sehingga memengaruhi inflasi,” ujar Zulhas usai menghadiri Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Sementara itu, Deputi I Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menjelaskan bahwa inflasi umum masih terkendali dengan angka 2,65% YoY pada September 2025. Menurutnya, koordinasi antara Tim Pengendali Inflasi pusat dan daerah berjalan baik. Namun, pemerintah tetap memperhatikan perkembangan komponen inflasi makanan bergejolak yang tinggi.

Ferry menyatakan bahwa Tim Pengendali Inflasi akan berupaya menurunkan harga makanan bergejolak. Meskipun belum ada penjelasan rinci tentang cara-cara yang digunakan, ia menegaskan bahwa serangkaian kebijakan akan dilakukan untuk menjaga inflasi makanan bergejolak di bawah 5%, sesuai arahan dari pertemuan tingkat tinggi di Tim Pengendali Inflasi pusat.

Dampak Program Makan Bergizi Gratis

Sebelumnya, Vid Adrison, peneliti senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), telah memperingatkan dampak negatif dari program makan bergizi gratis terhadap harga pangan. Ia menyatakan bahwa kenaikan harga pangan sangat mungkin terjadi jika permintaan dari dapur MBG sangat besar.

Masalahnya, kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin paling merasakan efek dari kenaikan harga tersebut. Menurut Vid, kenaikan harga makanan akan berdampak sangat besar bagi biaya kehidupan mereka. Hal ini bisa menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak dana untuk memberikan transfer atau bantuan kepada masyarakat.

“Kenaikan harga ini akan dirasakan oleh setiap pihak, namun dampaknya paling berat adalah bagi orang yang miskin. Ketika harga makanan naik, biaya kehidupan mereka akan meningkat drastis, sehingga pemerintah mungkin harus menambah anggaran untuk bantuan sosial,” jelas Vid usai menghadiri acara di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/9/2025).

Upaya Pemerintah dalam Mengendalikan Inflasi

Pemerintah terus berupaya mengendalikan inflasi pangan dengan berbagai strategi. Salah satunya adalah mempercepat swasembada pangan, terutama untuk komoditas yang sering mengalami kenaikan harga. Selain itu, pemerintah juga fokus pada pengendalian permintaan melalui kebijakan distribusi dan subsidi.

Selain itu, pemerintah juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti BUMN dan lembaga pangan, untuk memastikan pasokan stabil dan harga tetap terjangkau. Tidak hanya itu, pemerintah juga memperkuat sistem monitoring inflasi agar dapat segera menangani fluktuasi harga yang tidak terduga.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan inflasi pangan dapat dikendalikan dan tidak memberikan dampak yang terlalu berat bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan miskin.