Rakor Sinkronisasi Program Pemerintah Daerah dan Pusat Tahun 2025

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (27/10/2025). Rakor ini dihadiri oleh para Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari berbagai daerah. Acara ini menjadi ajang evaluasi program tahun 2025 sekaligus persiapan strategi sinkronisasi untuk program tahun 2026.

Dalam sambutannya, Mendagri menekankan pentingnya peran Sekda sebagai “jantung birokrasi” yang menentukan ritme pemerintahan daerah. Ia menyatakan bahwa ASN tertinggi dalam pemerintahan adalah para Sekda. Selain itu, ia menekankan perlunya koordinasi erat antara Sekda, Bappeda, dan kepala daerah dalam memastikan roda pemerintahan berjalan lancar.

Salah satu fokus utama evaluasi yang disampaikan oleh Mendagri adalah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menyoroti daerah dengan pendapatan tinggi namun belanja rendah, serta memberi apresiasi kepada daerah dengan kinerja belanja optimal. Menurut Mendagri, belanja pemerintah bukan hanya soal administrasi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, menggerakkan sektor swasta, dan memperkuat daya beli masyarakat.

Selain itu, Mendagri juga membahas dinamika dana Transfer ke Daerah (TKD). Ia menegaskan pentingnya koordinasi dengan Menteri Keuangan agar pengalihan TKD tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal tiap daerah sehingga layanan publik tidak terganggu.

Strategi Menghadapi Tantangan Fiskal di 2026

Untuk menghadapi tantangan fiskal di tahun 2026, Mendagri menekankan beberapa strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah:

  • Efisiensi Anggaran

    Pemda diimbau untuk mengurangi belanja perjalanan dinas, rapat, serta pemeliharaan kantor tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

  • Menggali Pendapatan Baru

    Daerah dapat memanfaatkan pajak yang tidak membebani masyarakat kecil, seperti pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah.

  • Memanfaatkan Program Prioritas Pemerintah Pusat

    Sinergi dengan agenda nasional dianggap memperkuat pembangunan daerah. Hal ini bisa menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

  • Inovasi dan Terobosan Kreatif

    Contoh sukses diberikan oleh Pemprov Kepulauan Riau yang membuka ekspor hortikultura ke Singapura, mendorong ekonomi lokal sekaligus memperluas akses pasar internasional.

Pentingnya Sinergi Antara Pusat dan Daerah

Rakor ini menegaskan bahwa sinergi dan koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Mendagri Tito menutup arahannya dengan mengingatkan agar setiap daerah berinovasi untuk meningkatkan pendapatan sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal. Dengan langkah-langkah yang telah disampaikan, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam menjalankan program dan kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat.