Pemerintah resmi memulai pembangunan jalan tol baru yang menghubungkan Bogor dan Serpong melalui Parung. Proyek ini menjadi tol perdana di era Presiden Prabowo Subianto dan dijadwalkan mulai konstruksi pada Oktober 2026.
Dengan panjang 32,03 kilometer, tol ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus menunjang pertumbuhan ekonomi di kawasan Jawa Barat dan Banten. Investasi yang diperlukan mencapai Rp 12,35 triliun, dengan pendanaan sepenuhnya berasal dari badan usaha.
Rincian Proyek Tol Bogor-Serpong
Jalan tol Bogor-Serpong via Parung terbagi menjadi empat seksi, yakni:
- Seksi 1: Junction Salabenda – Simpang Susun (SS) Pondok Udik, sepanjang 3,97 km
- Seksi 2: SS Pondok Udik – SS Putat Nutug, sepanjang 9,27 km
- Seksi 3: SS Putat Nutug – SS Rumpin, sepanjang 8,23 km
- Seksi 4: SS Rumpin – Junction Serpong, sepanjang 10,56 km
Dari total panjang tersebut, 27,83 km berada di Provinsi Jawa Barat dan 4,2 km berada di Provinsi Banten.
Proses dan Pendanaan Proyek
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Wilan Oktavian, menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan tol akan dimulai awal 2026. Konstruksi ditargetkan berlangsung mulai Oktober 2026 dan selesai pada Agustus 2028.
Proyek ini merupakan prakarsa badan usaha (unsolicited) dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Konsorsium PT Bogor Serpong Infra Selaras (BSIS) menjadi badan usaha pemrakarsa dengan komposisi saham:
- PT Persada Utama Infra: 52%
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk: 25%
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk: 12%
- PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI): 10%
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyebut pendanaan penuh dari BSIS menunjukkan kepercayaan pasar terhadap proyek infrastruktur di Indonesia.
Status Tarif Tol
Sampai saat ini, tarif tol Bogor-Serpong via Parung belum ditetapkan. Pemerintah menegaskan bahwa tol ini akan memberikan kemudahan mobilitas masyarakat dan dampak positif bagi perekonomian regional.
Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dan Perjanjian Regres sebagai tanda awal proyek dilakukan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Jumat lalu.
Tinggalkan Balasan