Kasus Dugaan Keterlibatan Pejabat TNI dalam Proyek Pemerintah Daerah

Seorang pejabat di lingkungan Komando Distrik Militer (Kodim) 1629/Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur (NTT), diduga terlibat dalam pengelolaan proyek pemerintah daerah senilai miliaran rupiah. Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa oknum tersebut adalah Letkol Inf DAA, yang saat ini menjabat sebagai Komandan Kodim (Dandim) 1629/SBD.

Ia disebut menerima jatah pengelolaan proyek pembangunan gedung sekolah dengan nilai sekitar Rp1,05 miliar. Proyek tersebut berupa pembangunan tiga ruang kelas di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya. Meski secara administrasi proyek dikerjakan oleh perusahaan berinisial YM, sumber terpercaya mengungkap adanya dugaan kerja sama yang mengarah pada pembagian keuntungan.

“Proyek itu dikerjakan oleh YM, tetapi ada dugaan bagi hasil dengan oknum tersebut,” ujar sumber tersebut, Rabu, 5 November 2025. Ia juga menilai, praktik pembagian keuntungan seperti itu berpotensi berdampak pada kualitas bangunan yang dihasilkan. Terlebih, Sumba saat ini tengah menghadapi keterbatasan pasir kali dan harga material bangunan yang meningkat tajam.

“Kalau ada pembagian keuntungan, tentu kualitas bangunannya bisa terganggu. Apalagi bahan bangunan di Sumba sekarang sangat mahal,” ujarnya.

Prajurit TNI dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis maupun proyek, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal tersebut menegaskan bahwa anggota TNI harus menjalankan tugas pertahanan negara dan tidak diperbolehkan terlibat dalam aktivitas ekonomi yang bersifat keuntungan pribadi.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kodim 1629/SBD dan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Media masih berupaya meminta konfirmasi lebih lanjut.

Penyebab Potensi Kekurangan Kualitas Bangunan

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi kualitas bangunan yang dibangun melalui proyek ini antara lain:

  • Keterbatasan bahan baku

    Sumba menghadapi keterbatasan pasir kali, yang menjadi komponen penting dalam konstruksi. Hal ini dapat memengaruhi kekuatan struktur bangunan jika tidak tersedia bahan baku berkualitas.

  • Kenaikan harga material

    Harga bahan bangunan seperti besi, semen, dan kayu telah meningkat tajam. Jika ada pembagian keuntungan, maka dana yang seharusnya digunakan untuk membeli bahan berkualitas bisa dikurangi.

  • Kurangnya pengawasan

    Proses pengawasan proyek bisa terabaikan jika terjadi kolusi antara pihak pelaksana dan oknum tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan penggunaan bahan yang tidak sesuai standar.

Langkah yang Diperlukan

Untuk menghindari potensi kerugian akibat dugaan keterlibatan oknum TNI dalam proyek pemerintah, beberapa langkah penting perlu dilakukan:

  • Pemeriksaan oleh lembaga otoritas

    Instansi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga anti-korupsi sebaiknya melakukan pemeriksaan terhadap proyek ini.

  • Penegakan hukum

    Jika terbukti adanya pelanggaran, pihak yang terlibat harus diambil tindakan sesuai aturan hukum yang berlaku.

  • Peningkatan transparansi

    Proses pengadaan dan pelaksanaan proyek perlu lebih transparan agar masyarakat dan pihak terkait dapat memantau perkembangannya.

Masa Depan Proyek dan Kepedulian Masyarakat

Masyarakat setempat mulai khawatir akan kualitas bangunan yang akan dibangun. Mereka berharap proyek ini dapat selesai dengan baik dan tidak merugikan siswa-siswi SMP yang akan menggunakan fasilitas baru tersebut.

Selain itu, masyarakat juga berharap pihak berwenang segera memberikan penjelasan resmi terkait dugaan ini. Transparansi dan keadilan dalam pengelolaan proyek pemerintah sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.