Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang lebih dikenal dengan Gus Ipul mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan bantuan berupa santunan untuk keluarga korban meninggal akibat bencana banjir di Sumatera. Besaran santunan tersebut mencapai Rp15 juta per keluarga.

Gus Ipul menyampaikan bahwa total bantuan yang telah disalurkan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp25 miliar. Dana tersebut disalurkan dalam bentuk bantuan langsung maupun operasional, termasuk biaya bahan baku dan pengeluaran sumber daya manusia.

Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan sebesar Rp5 juta kepada korban luka berat akibat banjir di wilayah Sumatera. Penjelasan ini disampaikan oleh Gus Ipul melalui pernyataannya.

Menurutnya, kebijakan pemberian santunan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam merespons bencana. Ia menjelaskan bahwa semua tindakan yang dilakukan adalah hasil dari kerja sama antara berbagai pihak, termasuk sinergi dan gotong royong dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Operasi Dapur Umum

Kementerian Sosial juga aktif dalam mendukung kebutuhan makanan para korban banjir. Saat ini, terdapat sekitar 30 dapur umum yang beroperasi, baik yang dikelola oleh masyarakat sendiri maupun bekerja sama dengan dinas sosial setempat. Dapur umum ini tersebar di tiga provinsi di Sumatera.

Lebih dari 570 orang Taruna Siaga Bencana (Tagana) dikerahkan untuk membantu operasional dapur umum. Mereka mampu memproduksi sekitar 80 ribu bungkus makanan setiap harinya.

Data Terkini Korban Banjir

Berdasarkan data Rekapitulasi Terdampak Bencana yang dipublikasikan Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera Tahun 2025 oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban meninggal mencapai 753 orang. Selain itu, sebanyak 650 orang dinyatakan hilang dan 2.600 orang mengalami luka-luka.

Penyediaan Hunian Sementara

Gus Ipul juga memastikan bahwa penanganan bencana akan terus dilakukan, termasuk penyediaan hunian sementara (huntara) atau hunian tetap bagi warga yang terdampak banjir bandang di Sumatera dan Aceh.

Ia menjelaskan bahwa penyediaan huntara akan dipimpin langsung oleh Kepala BNPB, yaitu Suharyanto. Namun, pembangunan hunian tetap juga menjadi bagian dari rencana pemerintah.

“Jika huntara yang dipimpin oleh Pak Kepala BNPB, maka hunian tetapnya akan disiapkan sesuai perencanaan,” ujar Gus Ipul.

Koordinasi Pembangunan Hunian

Untuk memastikan ketersediaan hunian, pemerintah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tujuannya adalah untuk identifikasi lokasi dan perencanaan pembangunan hunian yang tepat.

Pembangunan hunian bagi korban banjir merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana. Dengan adanya hunian sementara dan tetap, diharapkan dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para korban.