Gagasan Konferensi Asia-Afrika: Perenungan Panjang Bung Karno

Gagasan Konferensi Asia-Afrika (KAA) bukanlah sesuatu yang muncul secara instan, melainkan hasil dari perenungan panjang Bung Karno sejak masa pra-kemerdekaan. Hal ini disampaikan oleh mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Heri Akhmadi, dalam diskusi yang digelar oleh DPP PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (18/4/2026). Diskusi tersebut bertajuk “71 Tahun Peringatan KAA: Relevansi Gerakan Asia-Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini”.

Heri menekankan bahwa kepeloporan Indonesia dalam membentuk tatanan dunia baru telah diakui secara global. Buku Revolusi: Indonesia and the Birth of the Modern World karya David Van Reybrouck juga mencatat hal ini. Namun, ia menyayangkan sikap pemerintah saat ini yang terkesan mengabaikan momen penting ini.

“Tahun 2025 adalah peringatan 70 tahun Dasasila Bandung. Namun, pemerintah justru membatalkan peringatan besar dengan alasan pemotongan anggaran,” ujar Heri. Ia menilai bahwa KAA merupakan modalitas pokok politik luar negeri Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan di panggung internasional.

Selain masalah anggaran, Heri mengkritik tren global yang mulai menggeser terminologi ‘Asia-Afrika’ menjadi konsep ‘Global North’ dan ‘Global South’. Menurutnya, pergeseran ini bisa mengaburkan esensi perjuangan negara-negara bekas jajahan.

“Jika konteksnya berubah menjadi North dan South, hal itu menjadi tidak relevan lagi dengan apa yang diperjuangkan Bung Karno. Kita harus mengembalikan istilah Asia-Afrika untuk menjaga semangat solidaritas negara-negara yang pernah dijajah,” tegasnya.

Menurut Heri, perjuangan KAA bertujuan menciptakan tatanan dunia baru yang adil, bukan sekadar pengelompokan ekonomi Utara dan Selatan. Ia menilai bahwa konsep ini lebih representatif dan mencerminkan semangat persatuan antara negara-negara berkembang.

Peringatan Bung Karno tentang Imperialisme Modern

Senada dengan Heri, pengamat Timur Tengah Dina Sulaeman menilai peringatan Bung Karno soal ‘baju baru’ imperialisme kini terbukti di kawasan Asia Barat (Timur Tengah). Kolonialisme modern saat ini tampil dalam bentuk dominasi ekonomi, intelektual, dan penguasaan material.

Dina menyoroti posisi strategis Iran sebagai simbol perlawanan terhadap imperialisme global. Ia menyebut surat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Pemimpin Tertinggi Iran sebagai pesan diplomatik yang kuat.

“Surat itu bukan sekadar duka cita, melainkan pernyataan posisi bahwa kita masih memegang semangat anti-imperialisme. Iran saat ini dipandang sedang melawan imperialisme global,” ujar Dina.

Ia menambahkan, ketegangan di Selat Hormuz bukan hanya soal militer, melainkan ancaman nyata bagi ketahanan pangan dunia karena 40 persen pasokan urea global melewati jalur tersebut. Situasi ini, menurut Dina, mempercepat transisi dunia dari sistem unipolar yang didominasi satu kekuatan menuju sistem multipolar yang lebih seimbang.

“Ketika lembaga internasional seperti PBB tidak lagi efektif menangani konflik, akan muncul kekuatan baru yang mendobrak tatanan lama demi sistem yang lebih adil,” jelasnya.

Hadirnya Tokoh-Tokoh Terkait

Diskusi ini turut dihadiri oleh beberapa tokoh penting. Di antaranya adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, sejarawan Bonnie Triyana, serta jajaran kader partai secara daring dan luring. Hadir juga akademi serta aktivis seperti Sejarawan Asvi Warman Adam dan Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.