Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan dukungannya terhadap penguatan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) melalui kolaborasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Inisiatif ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto, bertujuan meningkatkan jumlah tenaga kesehatan berkualitas di seluruh nusantara.
PPDS dilaksanakan di fakultas kedokteran perguruan tinggi yang bermitra dengan rumah sakit pendidikan, termasuk RSUD. Sejumlah RSUD telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) melalui berbagai perguruan tinggi. Kolaborasi ini difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan dan didukung penuh oleh pemerintah daerah.
Dukungan Mendagri untuk Rumah Sakit Pendidikan
Dalam pertemuan bersama Mendiktisaintek, Tito menyampaikan dua usulan utama. Pertama, memastikan RSUD dapat ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan bagi fakultas kedokteran yang belum memiliki rumah sakit sendiri. Tito menegaskan bahwa Kemendagri siap menindaklanjuti hal ini melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Mendiktisaintek, dan Menteri Kesehatan.
Usulan kedua berkaitan dengan peningkatan kualitas RSUD Jayapura. Mendagri menilai perbaikan fasilitas dan kenyamanan kerja bagi dokter, termasuk dokter spesialis hasil PPDS, sangat penting agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
Kebijakan Penghapusan Biaya Magang Dokter Spesialis
Forum diskusi juga membahas perlunya kebijakan menghapus biaya magang yang selama ini dibebankan RSUD kepada calon dokter spesialis. Beban biaya tersebut dianggap memberatkan, sehingga penghapusannya dapat mendorong peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Tito memastikan hal ini akan ditindaklanjuti melalui Surat Edaran (SE) Mendagri.
Perluasan Akses Pendidikan Tinggi di Papua
Selain itu, Mendagri mendorong Kemendiktisaintek memperluas kesempatan pendidikan tinggi di Papua. Rencana pembangunan perguruan tinggi di Wamena (Papua Pegunungan) dan Nabire (Papua Tengah) dianggap strategis untuk meningkatkan akses masyarakat Papua terhadap pendidikan tinggi.
Pertemuan ini berlangsung di Kantor Kemendiktisaintek, Jakarta, pada Rabu (1/10). Mendiktisaintek Brian Yuliarto ditemani Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Khairul Munadi, Staf Khusus Menteri Bidang Pemerintahan dan Akuntabilitas Tjitjik Sri Tjahjandarie, serta Koordinator Tim Kajian Pendidikan Tinggi Tenaga Medis Tri Hanggono. Sementara itu, Mendagri didampingi Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud.
Tinggalkan Balasan