Permintaan untuk Penetapan Status Bencana Nasional di Aceh

Pimpinan Dayah Terpadu Jami’ah Azzanjabil sekaligus mantan ketua umum Forum Mahasiswa Aceh Dunia (FORMAD) periode 2022–2024, Muhammad Najid Akhtiar, mengajukan permintaan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan status bencana nasional atas banjir besar yang melanda berbagai wilayah di Aceh selama sepekan terakhir. Ia menilai bahwa skala kerusakan dan dampak kemanusiaan telah melebihi kemampuan pemerintah daerah dalam menangani situasi ini.

Najid menyatakan bahwa beberapa pemerintah kabupaten/kota sudah menyatakan ketidakmampuan mereka dalam menangani bencana tersebut. Menurutnya, kerusakan yang terjadi sangat luas, evakuasi terhambat, dan suplai bantuan tidak merata. Pemerintah daerah dinilai kewalahan dalam menghadapi kondisi yang semakin memprihatinkan.

“Kerusakan sangat luas, evakuasi terhambat, dan suplai bantuan tidak merata. Pemerintah daerah sudah kewalahan,” ujar Najid, Rabu (3/12/2025). Ia menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional merupakan langkah paling efektif untuk mempercepat penanganan. Dengan status tersebut, sumber daya nasional dapat dimobilisasi secara besar-besaran dan terkoordinasi.

“Banyak wilayah masih terisolasi, akses komunikasi terputus, dan laporan kerusakan belum lengkap. Situasinya jauh lebih serius dari yang terlihat di permukaan,” tegasnya. Dengan status bencana nasional, pemerintah pusat dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI, Polri, BNPB, hingga kementerian teknis untuk membantu pencarian, penyelamatan, dan distribusi bantuan secara lebih terstruktur.

“Fokus kita bukan administratif, melainkan penyelamatan nyawa. Dalam kondisi seperti ini, waktu adalah faktor penentu,” tambah Najid. Ia juga mengkritisi pernyataan sebagian pejabat yang menyebut kondisi Aceh “tidak mencekam”. Menurutnya, narasi tersebut tidak mencerminkan realitas lapangan, terlebih banyak daerah terdampak tidak memiliki akses internet sehingga banyak laporan kerusakan belum terpublikasi.

“Ketika publik bergerak lebih cepat dari pemerintah, lalu pejabat menyebutnya keributan medsos, itu justru melahirkan krisis kepercayaan. Yang tertinggal bukan rakyat, tetapi pemerintah,” ujarnya. Di sisi lain, ia menyoroti ketanggapan masyarakat yang bergerak cepat dalam koordinasi bantuan. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa publik semakin melek informasi, sementara birokrasi masih lamban merespons.

Najid berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah tegas agar proses evakuasi, distribusi logistik, dan pemulihan dapat ditangani secara maksimal. “Masyarakat Aceh sedang menghadapi kondisi yang sangat berat. Mualem sendiri menyebut banjir kali ini sebagai tsunami kedua Aceh. Negara harus hadir secara penuh,” tutup Najid.

Kondisi Darurat di Aceh

Banjir besar yang melanda Aceh dalam sepekan terakhir telah mengakibatkan kerusakan yang sangat luas. Wilayah-wilayah yang terdampak mengalami isolasi akibat terganggunya akses transportasi dan komunikasi. Banyak daerah masih kesulitan mendapatkan bantuan logistik karena kurangnya koordinasi antar lembaga dan instansi terkait.

Beberapa pemerintah kabupaten/kota telah menyatakan ketidakmampuan mereka dalam menangani bencana ini. Hal ini menunjukkan bahwa situasi yang dihadapi masyarakat Aceh sangat memprihatinkan. Banyak warga yang terjebak di daerah terisolasi dan membutuhkan bantuan darurat secepatnya.

Peran Pemerintah dalam Penanganan Bencana

Penetapan status bencana nasional diperlukan agar pemerintah pusat dapat segera melakukan tindakan yang lebih efektif. Dengan status ini, sumber daya nasional seperti TNI, Polri, BNPB, dan kementerian teknis dapat langsung dikerahkan untuk membantu pencarian, penyelamatan, dan distribusi bantuan. Langkah ini akan mempercepat proses evakuasi dan pengiriman logistik ke daerah-daerah yang paling terdampak.

Namun, saat ini, banyak pihak masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat. Beberapa pejabat masih mengklaim bahwa situasi tidak terlalu parah, meskipun fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama karena banyak laporan kerusakan belum tersampaikan secara utuh.

Tanggapan Masyarakat dan Kritik terhadap Pemerintah

Di tengah keterlambatan respons pemerintah, masyarakat Aceh secara aktif bergerak dalam koordinasi bantuan. Banyak kelompok masyarakat, organisasi, dan individu yang turut serta dalam upaya penyelamatan dan distribusi bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya persiapan dan respons terhadap bencana alam.

Namun, kecepatan respons masyarakat ini justru membuat beberapa pejabat merasa khawatir. Mereka menyebut tindakan masyarakat sebagai “keributan medsos”, padahal sebenarnya ini adalah bentuk kepedulian dan tanggap terhadap kondisi darurat. Kritik ini justru memicu krisis kepercayaan antara pemerintah dan rakyat.

Harapan untuk Tindakan Segera

Najid berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas dalam menangani bencana ini. Ia menekankan bahwa waktu menjadi faktor krusial dalam penyelamatan nyawa. Dengan penanganan yang cepat dan terkoordinasi, harapan untuk pemulihan dan rehabilitasi bisa segera terwujud.

Negara harus hadir secara penuh dalam situasi seperti ini. Banjir yang terjadi di Aceh bukan hanya sekadar bencana alam, tetapi juga tantangan bagi sistem pemerintahan dan koordinasi antar lembaga. Dengan kehadiran pemerintah yang sungguh-sungguh, masyarakat Aceh akan merasa didukung dan dilindungi dalam menghadapi musibah ini.