Krisis Energi dan Peran Energi Nuklir di Asia dan Afrika

Perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran telah memicu krisis energi yang mengguncang dunia, terutama di kawasan Asia dan Afrika. Kenaikan harga bahan bakar fosil dan pembatasan pasokan energi membuat sejumlah negara non-nuklir mulai mempertimbangkan penggunaan energi nuklir sebagai alternatif. Blokade Selat Hormuz, jalur penting bagi perdagangan minyak dan gas dunia, turut memperparah situasi ini.

Negara-negara yang sudah memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) seperti Korea Selatan dan Taiwan mulai meningkatkan produksi energi mereka. Sementara itu, negara-negara lain juga sedang merancang rencana pembangunan PLTN untuk menjaga stabilitas pasokan energi. Namun, para ahli menekankan bahwa energi nuklir bukanlah solusi instan. Menurut Joshua Kurlantzick dari Council on Foreign Relations (CFR), membangun PLTN membutuhkan waktu puluhan tahun, terutama bagi negara yang belum pernah memiliki fasilitas nuklir sebelumnya.

Energi nuklir dihasilkan melalui proses fisi, yaitu pembelahan inti atom uranium menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, melepaskan energi dalam jumlah besar. Berbeda dengan bahan bakar fosil yang menghasilkan karbon dioksida, energi nuklir tidak mengeluarkan emisi karbon. Hal ini menjadikannya pilihan yang ramah lingkungan dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim.

Namun, proses nuklir menghasilkan limbah radioaktif yang berpotensi sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Limbah ini dapat bertahan selama ratusan tahun, sehingga menjadi alasan utama banyak negara menolak pengembangan PLTN. Rachel Bronson dari Bulletin of the Atomic Scientists menyatakan bahwa konflik AS-Israel dengan Iran mempercepat “pencerahan nuklir” karena mendorong negara-negara sadar akan risiko pasar bahan bakar fosil.

Saat ini, 31 negara menggunakan energi nuklir, menyediakan sekitar 10 persen listrik global. Sekitar 40 negara lainnya sedang mempertimbangkan atau mempersiapkan pembangunan PLTN. Di Asia, beberapa negara seperti Indonesia memilih meningkatkan penggunaan batu bara atau membeli minyak mentah dari Rusia. Sementara itu, negara-negara dengan PLTN seperti Korea Selatan dan Jepang meningkatkan produksi energi mereka.

Korea Selatan meningkatkan produksi dari PLTN dan mempercepat perawatan lima reaktor yang tidak aktif. Lima reaktor tersebut direncanakan diaktifkan kembali pada Mei. Taiwan dan Jepang mencabut larangan PLTN setelah bencana Fukushima pada 2011. Taiwan berencana mengaktifkan kembali dua reaktor nuklir, sementara Jepang mulai mengaktifkan kembali PLTN Fukushima pada Januari lalu.

Menurut Michiyo Miyamoto dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis, sumber energi terbarukan seperti surya dan angin lebih masuk akal untuk mengatasi krisis energi. Namun, lonjakan tarif listrik akibat perang mengubah persepsi masyarakat terhadap nuklir. Rusia menjadi salah satu pemain utama dalam rencana pembangunan PLTN di Asia. Bangladesh berharap reaktor nuklir baru yang dibangun Rosatom bisa mengalirkan listrik ke jaringan nasional pada musim panas mendatang.

Vietnam dan Filipina juga mempertimbangkan pembangunan PLTN. Meskipun rencana ini sudah ada sejak krisis minyak 1973, hingga saat ini belum terealisasi. Alvie Asuncion-Astronomo dari Institut Penelitian Nuklir Filipina berharap perang Iran memberikan dorongan yang dibutuhkan untuk pengembangan energi nuklir.

Di Afrika, krisis energi akibat perang Iran memicu desakan publik untuk kerja sama nuklir. Saat ini, 20 dari 54 negara Afrika tertarik memiliki PLTN. Negara-negara nuklir seperti AS, Rusia, China, Prancis, dan Korea Selatan menawarkan teknologi canggih seperti small modular reactors (SMR) sebagai solusi. SMR merupakan alternatif yang lebih murah dan ringkas dibandingkan pembangkit listrik skala besar.

Kenya berencana mengoperasikan SMR pada 2034 setelah memulai fase pertama pada 2009. Justus Wabuyabo dari Badan Energi dan Tenaga Nuklir Kenya menyatakan bahwa energi nuklir bukan lagi sekadar aspirasi jauh bagi negara-negara Afrika; ini adalah kebutuhan strategis. Paul Kagame dari Rwanda mengatakan Afrika akan menjadi pasar global paling penting untuk reaktor kecil.

Reaktor kecil ini menawarkan daya beban dasar rendah emisi dan dapat disesuaikan skalanya. Loyiso Tyabashe dari Korporasi Energi Nuklir Afrika Selatan menyatakan bahwa SMR dapat memenuhi tujuan strategis negara tersebut. Afrika Selatan, yang memiliki satu-satunya PLTN di benua tersebut, ingin meningkatkan kontribusi nuklir pada bauran energinya dari 5 persen menjadi 16 persen pada 2040.