Kondisi Sektor Minerba di Tengah Dinamika Global

Sektor pertambangan mineral dan batubara kini berada dalam situasi yang sangat dinamis, terutama menghadapi tantangan global yang tidak stabil. Peningkatan produksi sektor ini diyakini mampu memperkuat ekonomi Indonesia di tengah krisis global. Namun, hal tersebut juga menimbulkan berbagai tantangan, termasuk risiko geopolitik akibat konflik serta regulasi yang semakin ketat.

Tantangan Utama yang Dihadapi Sektor Minerba

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama komunitas pertambangan mengakui bahwa industri pertambangan nasional sedang menghadapi dua tantangan utama. Pertama, risiko geopolitik akibat perang, dan kedua, regulasi yang semakin rumit. Untuk menghadapi masalah ini, diperlukan kebijakan yang lebih fleksibel, seperti relaksasi produksi tambang, agar dapat menjawab tantangan yang ada.

Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Siti Sumilah Rita Susilawati, menyampaikan bahwa kondisi global saat ini tidak stabil dan sulit diprediksi. “Kita tahu bahwa saat ini kita berada di dunia yang ritmenya sudah tidak jelas lagi. Yang jelas tidak stabil,” ujarnya dalam sebuah diskusi.

Ia menambahkan bahwa sektor minerba kini berada dalam dinamika global yang sangat menantang, termasuk keterbatasan bahan baku pendukung dan kebutuhan energi. “Critical mineral menjadi sangat penting, semua saling berebut,” ujar Rita.

Strategi Pemerintah dalam Menghadapi Tantangan

Meski demikian, Indonesia masih memiliki posisi strategis karena kekayaan sumber daya alamnya. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menekankan ketahanan energi dan hilirisasi. “Kalau kita tidak punya sumber daya energi, ketahanan energi kita akan sangat rapuh,” ujarnya.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah mengambil langkah pengendalian produksi melalui kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). “Pemerintah melakukan penyesuaian produksi, bukan pembatasan, tetapi lebih ke arah pengendalian,” kata Rita.

Menurutnya, pendekatan yang digunakan saat ini adalah value over volume. Evaluasi menunjukkan bahwa peningkatan volume produksi tidak selalu berbanding lurus dengan penerimaan negara. “Volume ketika kita memproduksi banyak itu tidak berbanding lurus dengan pendapatan negara yang bisa kita hasilkan,” ujar Rita.

Peran Domestic Market Obligation (DMO)

Selain itu, kewajiban domestic market obligation (DMO) tetap menjadi prioritas sebelum ekspor dilakukan. “Untuk DMO, kita semua harus taat. Kita harus penuhi dengan jalan itu kita bisa bertahan,” tegas Rita.

Tantangan Industri Nikel

Wakil Ketua IMA Bidang Komunikasi yang juga Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk, Bernandus Irmanto, menyampaikan bahwa risiko merupakan hal yang wajar dalam dunia usaha. Salah satu tantangan utama dalam industri nikel adalah pasokan bahan baku penunjang, khususnya sulfur yang dibutuhkan dalam proses High Pressure Acid Leach (HPAL).

“Masalahnya kalau punya uang untuk membeli, tapi kalau barangnya tidak ada, bagaimana?” ujar Bernadus. Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut mendorong pelaku industri untuk melakukan diversifikasi sumber bahan baku, termasuk memanfaatkan alternatif seperti pirit maupun limbah industri berupa phosphogypsum.

Selain itu, kata Bernadus, industri nikel juga menghadapi tantangan dalam aspek keberlanjutan, terutama tingginya ketergantungan pada bahan bakar minyak seperti Marine Fuel Oil (MFO) dan diesel.

Hilirisasi sebagai Arah Utama

Bernadus menilai bahwa hilirisasi tetap menjadi arah utama industri. Namun, hilirisasi membutuhkan dukungan investasi dan teknologi yang sebagian besar masih berasal dari luar negeri, khususnya China. Ketergantungan pada teknologi asing tersebut dinilai turut menambah kompleksitas risiko geopolitik dalam pengembangan industri nikel nasional.

Perspektif dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI)

Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Priyadi Sutarso, menyampaikan bahwa pengendalian atau pemangkasan produksi jika dilakukan mendadak tentu akan berdampak besar pada industri, sehingga perlu dipikirkan bersama-sama.

“Multiplier effect-nya besar sekali. Tidak hanya sekadar hitung-hitungan penerimaan negara melalui PNBP saja,” ujar Priyadi.

Multiplayer effect dari pemangkasan produksi, antara lain tenaga kerja. Bahkan, sudah ada rencana lay off tenaga kerja, khususnya dari perusahaan kontraktor tambang seiring rencana pemangkasan produksi dalam RKAB yang akan diputuskan pemerintah. “Pada umumnya kan industri batu bara ini menggunakan jasa kontraktor. Ini sharing risiko,” kata Priyadi.