Tantangan dan Komitmen Indonesia dalam Persiapan Second NDC

Mendekati Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30-UNFCCC) yang akan diadakan pada November 2025, Indonesia masih belum menyerahkan dokumen Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) untuk periode 2031–2035. Meski tenggat waktu penyerahan telah terlewati pada September lalu, pemerintah memastikan bahwa draf dokumen tersebut sudah disiapkan.

Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri Tri Purnajaya menyatakan bahwa Indonesia tetap berkomitmen mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Ia menegaskan bahwa diplomasi iklim Indonesia diarahkan untuk memastikan prinsip Common but Differentiated Responsibilities-Respective Capabilities (CBDR-RC) serta Just and Equitable Transition terakomodasi dalam upaya aksi global menghadapi perubahan iklim.

Menurut Tri, upaya realisasi komitmen pengurangan gas emisi rumah kaca harus disesuaikan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, kemandirian energi, dan ketahanan lingkungan/pangan. “Sebenarnya drafnya sudah ada, saya masih optimistis. Ini kan COP masih beberapa minggu lagi ya,” kata Tri dalam acara diskusi yang digelar secara daring, Selasa, 14 Oktober 2025.

“Kita bukan satu-satunya yang belum menyerahkan dokumen SNDC, baru setengah (dari negara-negara yang menyepakati Perjanjian Paris) yang menyerahkan.” Ia berharap penyusunan dokumen Second NDC dapat segera rampung sebelum pelaksanaan COP30. Tri menilai dokumen ini penting bagi Indonesia dan dunia untuk menunjukkan komitmen yang konsisten terhadap target iklim nasional yang dinilainya cukup ambisius.

“Memang set targetnya lumayan ambisius dan mudah-mudahan juga bisa segera disepakati,” tuturnya. Tri mengatakan komitmen iklim nasional perlu diselaraskan dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintahan baru. “Jadi komitmen Indonesia ini memang mau gak mau harus diselaraskan dengan target pertumbuhan 8 persen. Nah ini kan sudah menjadi komitmen politiknya Pak Prabowo,” ucapnya.

Sektor Energi sebagai Tumpuan Utama

Menurut dia, sektor energi menjadi tumpuan penting dalam mewujudkan industrialisasi berkelanjutan. “Presiden selalu sampaikan bahwa sektor energi jadi sangat penting karena kita untuk menuju negara industrialisasi itu harus ditopang oleh sektor energi. Kebutuhan untuk energi yang sustainable itu juga membutuhkan biaya yang cukup besar.”

Lebih jauh, kata Tri, tantangan aksi iklim Indonesia saat ini meliputi menjaga kredibilitas internasional, mengamankan dukungan global berupa pendanaan dan teknologi hijau, serta memastikan keadilan iklim bagi negara berkembang melalui mekanisme Loss and Damage Fund dan akses pasar karbon.

Di balik berbagai tantangan itu, Indonesia juga disebut memiliki peluang untuk menunjukkan komitmen kuat dalam pengurangan emisi pada forum COP30. Ia menilai momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk menarik minat investor, donor, dan mitra pembangunan guna mendukung berbagai inisiatif iklim nasional. “Dan bagaimana peran Indonesia nanti juga bisa menjadi barometer negara berkembang lainnya,” kata Tri.

Harapan dan Target yang Masih Menjelang

“Jadi mudah-mudahan saya masih berharap second NDC ini akan keluar sebelum nanti COP30. Mudah-mudahan target-target tersebut bisa memberikan kontribusi yang nyata ke Indonesia,” ujarnya.

Dengan adanya komitmen yang kuat dan langkah-langkah strategis, Indonesia berharap dapat menunjukkan peran penting dalam upaya global menghadapi perubahan iklim. Draf Second NDC yang sedang dalam proses penyempurnaan diharapkan dapat menjadi fondasi untuk menetapkan arah kebijakan iklim yang lebih efektif dan berkelanjutan.