Kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia dan Kekuatan Energi Global

Setelah melakukan kunjungan luar negeri ke Jepang dan Korea Selatan, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melanjutkan perjalanan diplomasi globalnya dengan mengunjungi Rusia. Langkah ini dilakukan di tengah situasi geopolitik yang sedang memanas, khususnya perang di Timur Tengah antara Iran dan AS-Israel.

Perang tersebut telah menyebabkan gangguan pada pasokan minyak global, terutama akibat penutupan Selat Hormuz. Hal ini berdampak langsung pada harga minyak dan stabilitas ekonomi dunia. Dalam rapat kerja pemerintah yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026), Prabowo menyampaikan bahwa konflik ini memberikan pengaruh besar terhadap pasokan energi global.

Banyak negara yang bergantung pada Selat Hormuz berusaha mencari solusi untuk menjaga kestabilan pasokan energi. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah juga sedang mengkaji dampaknya terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Menurutnya, meskipun ada tantangan, Indonesia memiliki ekonomi yang kuat dan mampu menghadapi situasi seperti ini.

Kerja Sama Energi dengan Negara Asia Timur

Pada awal bulan ini, Prabowo melakukan kunjungan resmi ke Jepang dan Korea Selatan. Berbagai kerja sama terjalin, termasuk dalam bidang energi. Selain itu, Indonesia berhasil meraih nilai kesepakatan bisnis sebesar US$33,89 miliar atau setara dengan Rp575 triliun dari kedua negara tersebut.

Prabowo menjelaskan tujuan kunjungan tersebut adalah untuk mengamankan pasokan energi. Ia menyatakan, “Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri. Untuk amankan minyak, ya kita harus ke mana-mana.”

Ia juga menyampaikan rencana untuk terus menjajaki kunjungan ke negara-negara lain. “Aku mau berangkat lagi ke sebuah negara. Nanti begitu aku berangkat kau tahu ke mana. Amankan [energi] juga,” ujarnya.



Selat Hormuz/bnppri

Kunjungan ke Rusia dan Potensi Kerja Sama Energi

Beberapa hari setelah pernyataan Prabowo dalam raker pemerintah, ia diketahui akan mengunjungi Rusia. Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menjelaskan bahwa keberangkatan Prabowo direncanakan berlangsung pada hari ini, Minggu (12/4/2026).

Sugiono menyatakan bahwa kunjungan ke Rusia ini penting di tengah dinamika global, terutama terkait stabilitas energi dan posisi Indonesia dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik internasional.

Salah satu isu strategis yang akan dibahas adalah sektor energi, termasuk potensi kerja sama alternatif pasokan minyak. “Karena ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat strategis bagi bangsa Indonesia,” kata Sugiono.

Prabowo dijadwalkan bertemu langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan ini akan mencakup pembahasan mengenai dinamika geopolitik global dan situasi energi dunia. “Beliau akan bertemu dengan Presiden Putin, juga akan membahas mengenai geopolitik dunia dan juga yang pasti membahas tentang situasi energi,” ujar Sugiono.



Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, pada Rabu (10/12/2025)/BPMI

Relevansi Kunjungan ke Rusia

Kunjungan Prabowo ke Rusia kali ini menjadi yang ketiga kalinya sejak menjabat sebagai Presiden RI. Pada tahun lalu, ia telah mengunjungi Rusia dua kali, yakni menghadiri Saint Petersburg International Economic Forum (SPIEF) pada 18-20 Juni 2025 dan melakukan pertemuan bilateral dengan Putin di Kremlin pada 10 Desember 2025.

Dalam agenda SPIEF, Prabowo hadir sebagai pembicara utama. Ia juga bertemu dengan Putin untuk memperdalam kemitraan strategis di bidang pertahanan, energi nuklir, perdagangan, teknologi, dan pendidikan. Selain itu, Indonesia dan Rusia menandatangani kesepakatan investasi dan kerja sama, serta menghormati korban blokade Leningrad dengan tabur bunga di Piskaryovskoye Memorial Cemetery.

Urgensi Kerja Sama di Tengah Gejolak Geopolitik

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai geliat kunjungan Prabowo ke luar negeri, serta kerja sama yang dihasilkan, termasuk dengan dua negara Asia Timur, merupakan langkah tepat. Sebab, saat ini terdapat tantangan geopolitik yang sedang memanas. Perang di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel telah memberikan dampak terhadap gejolak rantai pasok energi global.

Yusuf menilai kondisi tersebut memang membuat pemerintah mesti menjajaki diplomasi dengan berbagai negara. “Di tengah geopolitik yang memanas, diplomasi ekonomi seperti ini justru semakin penting. Negara-negara sekarang mencari mitra yang stabil untuk relokasi investasi. Indonesia punya peluang, tapi persaingannya juga ketat dengan negara lain di Asia Tenggara,” ujarnya.

Namun, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, menilai bahwa dari ragam kerja sama serta komitmen investasi yang dihasilkan, yang menjadi persoalan utama adalah realisasi investasi. Dia mencontohkan, komitmen investasi sebesar Rp294,9 triliun hasil kunjungan ke enam negara pada November 2025 belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) pada awal 2026.

“Belum terlihat dari komitmen jadi realisasi investasi sehingga antara komitmen dan realisasi gap-nya masih besar,” ujarnya.

Bhima menjelaskan, salah satu penyebabnya adalah proyek-proyek investasi masih membutuhkan proses uji kelayakan (feasibility study) yang panjang, sehingga memperlambat eksekusi. Selain itu, ketidakpastian kebijakan juga menjadi faktor penghambat, termasuk isu perubahan aturan seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). “Banyak ketidakpastian kebijakan… ikut jadi pertimbangan sebelum financial closing suatu proyek,” jelasnya.

Dia juga menilai capaian diplomasi ekonomi pemerintah memang membuka peluang besar. Namun tanpa perbaikan fundamental di dalam negeri, terutama dalam eksekusi proyek dan kepastian regulasi, angka komitmen tersebut berisiko hanya menjadi pencapaian di atas kertas tanpa dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi.