Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, Yuliadi, menegaskan dukungan penuh kepada Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030. Dukungan ini merespons keputusan resmi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang mengesahkan kepemimpinan Mardiono secara sah menurut AD/ART partai.

Yuliadi menyatakan bahwa seluruh pengurus PPP di berbagai tingkatan organisasi turut menghargai dan menyetujui hasil keputusan Kemenkumham yang telah melalui proses kajian mendalam. Hal tersebut menjadi landasan soliditas partai menuju agenda politik ke depan.

Dukungan Solid dari Tingkat Daerah hingga Elite Partai

“Mewakili segenap pengurus PPP di berbagai tingkatan menyatakan sikap mendukung penuh Bapak Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 2025-2030 yang mendapatkan legalitas dari Menteri Hukum RI,” ungkap Yuliadi dalam surat pernyataannya, dikutip Jumat (3/10/2025).

Dia menambahkan siap menjaga persatuan dan kekompakan di internal partai demi membesarkan PPP di bawah kepemimpinan Mardiono. “Kami akan menjalankan arahan, kebijakan, dan keputusan partai untuk kejayaan PPP dan kemaslahatan umat,” ujarnya.

Harapan Akhiri Polemik Internal PPP

Sebelumnya, Senior PPP sekaligus Majelis Pakar DPW PPP Jawa Barat, Yudi Muhamad Aulia, juga menyatakan dukungan atas keluarnya SK Kemenkumham yang mengesahkan kepengurusan PPP di bawah Mardiono. Menurut Yudi, keputusan ini bersifat final secara hukum dan harus diterima seluruh kader dengan lapang dada.

“Pada prinsipnya, Muktamar X di Mercure itu sah dan legal. Kami menerima dengan senang hati keluarnya SK ini. Harapan kita, polemik di PPP segera berakhir,” kata Yudi.