Penguatan Layanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) terus memperkuat tata kelola layanan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di berbagai daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mendorong Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Direktur Jenderal Penempatan KemenP2MI, Ahnas, menyampaikan bahwa penguatan layanan menjadi kunci utama dalam mencapai target penempatan PMI pada tahun 2026. Hal ini disampaikannya saat menghadiri rapat bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BP3MI Jawa Tengah dan seluruh petugas pelayanan di BP3MI Jawa Tengah, Senin (29/12/2025).

Ahnas mengakui bahwa hingga saat ini, regulasi penempatan pekerja migran masih memerlukan penguatan agar lebih komprehensif dan operasional. Regulasi tersebut harus dapat digunakan baik oleh petugas di tingkat pusat maupun daerah. Menurutnya, regulasi merupakan fondasi utama dalam pelayanan penempatan pekerja migran, mulai dari regulasi induk hingga turunannya seperti peraturan menteri, keputusan menteri, surat edaran, standar operasional prosedur (SOP), petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan.

Untuk mencegah perbedaan interpretasi di lapangan, Ahnas meminta jajaran BP3MI di daerah agar aktif berkoordinasi ketika menghadapi kendala atau membutuhkan arahan. Koordinasi ini sangat penting agar semua pihak bisa bekerja sama secara efektif.

Selain penataan regulasi, KemenP2MI juga tengah mengembangkan sistem layanan digital guna mendukung proses penempatan PMI secara menyeluruh. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah proses pendaftaran, pemantauan, dan pelaporan para PMI.

Ahnas juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor di daerah. Menurutnya, pelayanan penempatan pekerja migran tidak dapat dijalankan oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan sinergi antara BP3MI, P4MI, LTSA, MPP, serta perangkat daerah terkait. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa semua pihak saling mendukung dalam upaya melindungi dan memfasilitasi PMI.

Dalam kesempatan itu, Ahnas turut mengapresiasi kinerja BP3MI Jawa Tengah yang mencatat capaian penempatan cukup tinggi dibandingkan wilayah lain. Ia menyebutkan bahwa capaian ini menunjukkan dedikasi dan komitmen petugas di daerah. Namun, ia menegaskan bahwa koordinasi dan integritas tetap harus dijaga. Pengambilan keputusan di luar ketentuan harus dihindari. Integritas, menurutnya, adalah prinsip utama dalam pelayanan publik.

Upaya BP3MI Jawa Tengah dalam Memperkuat Layanan

Sementara itu, Plt Kepala BP3MI Jawa Tengah, Dewi Aryani, menyampaikan bahwa pihaknya terus memperkuat layanan penempatan di wilayah Jawa Tengah. Dewi mengungkapkan bahwa BP3MI Jawa Tengah telah menerima target penempatan, khususnya untuk wilayah Jawa Tengah.

Target tersebut, kata Dewi, memerlukan dukungan kebijakan strategis agar dapat dicapai secara terukur dan berkelanjutan. Dengan tetap mengedepankan prinsip pelindungan pekerja migran, BP3MI Jawa Tengah berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Dewi juga menekankan bahwa penguatan layanan tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga melalui kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Dengan pendekatan yang komprehensif, BP3MI Jawa Tengah berharap dapat memberikan layanan yang optimal bagi para PMI.