Gubernur Jabar: Konsep Tata Ruang Sunda Bisa Kurangi Bencana Hidrometeorologi

BANDUNG, Cariberita.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa jika konsep tata ruang Sunda diterapkan dalam berbagai kebijakan, maka Jawa Barat akan memiliki risiko yang lebih rendah terhadap bencana hidrometeorologi. Menurutnya, Sunda bukan hanya identitas etnis atau wilayah, tetapi merupakan “laboratorium hidup” yang memberi banyak pelajaran tentang cara mengelola ruang secara alami dan berkelanjutan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Dedi dalam Puncak Musyawarah Tahunan II Majelis Musyawarah Sunda di Gedung Sate, Sabtu (22/11/2025). Ia menjelaskan bahwa konsep tata ruang Sunda didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah lama dianut oleh masyarakat Sunda sejak dahulu kala.

Prinsip Dasar Tata Ruang Sunda

Prinsip-prinsip tersebut antara lain:
* Gunung kudu awian – Wilayah pegunungan harus tetap hijau dan ditanami pepohonan berkayu untuk mencegah erosi dan longsor.
* Lengkob kudu balongan – Kawasan lembah perlu memiliki kantong-kantong air seperti balong atau kolam sebagai penampung air.
* Lebak kudu sawahan – Wilayah datar dapat dijadikan persawahan sebagai sumber makanan pokok.

Dedi menekankan bahwa prinsip-prinsip ini mengatur bagaimana bentang alam seharusnya dikelola agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang berdampak pada bencana alam. Dengan penerapan konsep ini, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya bencana hidrologis seperti tanah longsor di kawasan hulu hingga banjir di kawasan dataran.

Pentingnya Keseimbangan Lingkungan

Gubernur menilai bahwa Jawa Barat perlu kembali mengembangkan pembangunan sesuai prinsip tata ruang Sunda agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah membongkar bangunan yang berdiri di sempadan sungai agar aliran air kembali lancar. Selain itu, alih fungsi lahan juga harus dikendalikan agar alam kembali berfungsi sesuai dengan aslinya.

Menurut Dedi, masyarakat adat Sunda memiliki banyak praktik baik dalam hal pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan, serta kehidupan sosiokultural yang harmonis. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan perlu belajar dari mereka.

Peran Masyarakat Adat dalam Pembangunan

Dedi menyampaikan bahwa masyarakat adat jangan dikenalkan dengan “budaya proposal” karena hal tersebut bisa bertentangan dengan nilai-nilai adat budaya. Ia berharap kepada para birokrat, politisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menghargai dan memperhatikan kearifan lokal dalam setiap kebijakan yang dibuat.

Dalam kesempatan ini, Dedi juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi lingkungan, tetapi juga akan memperkuat identitas budaya Sunda yang kaya akan tradisi dan nilai-nilai luhur.

Kesimpulan

Konsep tata ruang Sunda yang diusung oleh Gubernur Dedi Mulyadi menunjukkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan lingkungan dan pelestarian budaya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah ada sejak lama, Jawa Barat bisa menjadi contoh dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks.