Gubernur DKI Jakarta Buka Peluang Partai Politik untuk Menamai Halte dan Stasiun

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan bahwa pihaknya membuka peluang bagi partai politik untuk ikut serta dalam proses penamaan halte hingga stasiun transportasi publik di Jakarta. Keputusan ini dilakukan melalui skema naming right, yang bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) di tengah tekanan anggaran yang semakin berat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pramono saat hadir dalam perayaan Paskah Bersama Hamba Tuhan dan Warga Jemaat di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Jumat (10/4/2026). Ia menjelaskan bahwa hak penamaan halte dan stasiun terbuka untuk siapa saja, termasuk partai politik, selama mereka bersedia mematuhi skema kerja sama komersial dengan Pemprov DKI.

“Sekarang ini kalau Bapak Ibu perhatikan semua halte ada namanya karena memberi nama itu artinya memberikan cuan, memberikan bayar retribusi, bayar pajak kepada pemerintah DKI Jakarta,” ujar Pramono.

Parpol Diperbolehkan, Asal Bayar

Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga melemparkan candaan tentang peluang partai politik untuk ikut menamai halte. Ia menegaskan bahwa skema ini dilakukan secara transparan dan terbuka. “Kami lakukan secara transparan ada halte namanya Nescafe, Teh Sosro macam-macam semuanya siapa saja yang paling penting bayar,” katanya.

Ia kemudian menyebut secara langsung kemungkinan Partai Golkar ikut dalam skema tersebut. “Yang paling penting bayar bahkan kalau Golkar mau buat halte pun boleh Pak Erwin, yang paling penting bayar aja,” tambahnya.

Pernyataan ini langsung menarik perhatian karena membuka peluang ruang publik Jakarta menggunakan nama lembaga atau institusi nonkomersial, termasuk partai politik.

Upaya Mencari Tambahan Dana

Pramono menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak lepas dari tekanan fiskal yang dihadapi Pemprov DKI setelah dana bagi hasil (DBH) dipotong hingga Rp 15 triliun. Menurut dia, pemotongan tersebut cukup berat bagi APBD Jakarta sehingga pemerintah daerah harus mencari sumber pendanaan alternatif untuk menjaga program pembangunan tetap berjalan.

“Walaupun dipotong Rp 15 triliun sebenarnya berat banget Pak Erwin, sebenarnya berat banget dipotong Rp 15 (triliun). Tetapi kami tidak kehilangan kualitas untuk membangun Jakarta,” ujarnya.

Karena itu, Pemprov DKI kini menggenjot berbagai bentuk kerja sama dengan pihak swasta maupun lembaga lain, termasuk lewat naming right di halte, stasiun, hingga fasilitas publik lainnya.

Penggunaan Dana untuk Taman dan TOD

Pramono menambahkan bahwa hasil kerja sama komersial tersebut juga akan digunakan untuk penataan ruang publik, termasuk revitalisasi taman dan pengembangan kawasan berbasis transportasi publik.

“Apa yang dilakukan? Yang kami lakukan adalah membangun trust, kepercayaan. Maka kami tetap membangun Taman Bendera Pusaka yang di Barito, yang dulu kumuh sekarang Bapak Ibu sekalian boleh melihat taman Barito sudah begitu berbeda 24 jam buka,” jelasnya.

“Sebentar lagi taman Semanggi juga akan kami selesaikan, sekarang sudah mulai termasuk TOD-TOD atau bangunan-bangunan di pemberhentian MRT juga akan kami sempurnakan,” tambahnya.