OTT KPK di Ponorogo: Bupati Sugiri Sancoko dan 12 Orang Lainnya Ditangkap

KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 13 orang diamankan, termasuk Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Operasi ini dilakukan pada Jumat (7/11/2025) malam dan diduga terkait kasus tindak pidana korupsi dalam proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Proses OTT yang Dilakukan oleh KPK

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa tim KPK berhasil menangkap 13 orang dalam OTT di Ponorogo. Tujuh dari mereka akan dibawa ke Jakarta hari ini untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia menjelaskan bahwa operasi ini dilakukan karena dugaan adanya tindakan korupsi dalam pengambilan keputusan terkait mutasi dan promosi jabatan di lingkungan pemerintahan setempat.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, telah membenarkan adanya penangkapan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam OTT KPK di Ponorogo. Ia menyatakan bahwa kasus ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses mutasi dan promosi jabatan.

Mutasi dan Promosi Jabatan di Belakang Pringgitan

Mutasi pejabat eselon II hingga IV di lingkungan Pemkab Ponorogo digelar di belakang pringgitan, yaitu rumah dinas Bupati Ponorogo. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat (7/11/2025) mulai pukul 14.00 WIB hingga pukul 15.11 WIB. Saat itu, Sugiri Sancoko sempat memberikan pernyataan bahwa tidak ada yang menyuap atau memberikan sogokan untuk melakukan mutasi.

Dalam pidatonya di depan para pejabat, Sugiri mengatakan, “Saya tadi kan awal pidato menyebut enek ora sing bayar nyogok mutasi (ada tidak yang membayar untuk mutasi).” Namun, beberapa jam setelah kegiatan mutasi, ia justru terjaring dalam OTT KPK terkait kasus mutasi dan promosi jabatan.

Tanggapan Ganjar Pranowo

Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, merespons OTT KPK terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Ia menegaskan bahwa integritas adalah prinsip utama yang selalu ditekankan kepada seluruh kader partai. Ganjar menyebut bahwa peringatan ini sudah disampaikan berulang kali dalam berbagai forum internal PDIP.

“Perintah menjaga integritas sudah berkali-kali diberikan. Kita semua selalu saling mengingatkan,” ujar Ganjar saat dimintai tanggapan, Jumat (7/11/2025).

Namun, Ganjar menekankan bahwa jika ada kader yang menyimpang dari prinsip tersebut, maka konsekuensinya harus ditanggung secara pribadi. “Namun jika yang bersangkutan tidak bisa menjaga maka risiko itu dia tanggung. Kami hormati proses penegakan hukum,” tegasnya.

Tindak Lanjut dan Proses Hukum

Selain Bupati Ponorogo, 12 orang lainnya juga ditangkap dalam OTT KPK di Ponorogo. Mereka akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Jakarta. KPK masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui peran masing-masing tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi ini.

Proses hukum terhadap Sugiri Sancoko dan pelaku lainnya akan berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. KPK tetap berkomitmen untuk menegakkan keadilan dan menjaga transparansi dalam pengelolaan pemerintahan daerah.