Jakarta – Perilaku pemilih di Indonesia terus mengalami dinamika signifikan pasca reformasi, dengan pengaruh kuat dari politik uang dan kampanye digital yang berbeda dampaknya di wilayah pedesaan dan perkotaan. Ahan Syahrul Arifin, Tenaga Ahli DPR RI sekaligus mahasiswa S-3 Universitas Brawijaya Malang, mengulas bagaimana rasionalitas pemilih Indonesia dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan teknologi.
Dalam konteks sosial, tindakan individu yang bermakna menjadi pusat penggambaran fakta-fakta sosial. Menurut Max Weber, tindakan sosial didorong oleh motivasi untung-rugi, nilai-nilai, tradisi, dan afeksi, yang membentuk dasar perilaku politik seseorang. Di Indonesia, khususnya Jawa, Clifford Geertz membagi masyarakat ke dalam tiga kelompok budaya: abangan, priyayi, dan santri. Ketiganya mewakili pilihan politik berbeda, yaitu partai nasionalis-sekuler, partai berbasis agama, dan partai teknokratis kebangsaan.
Kesulitan Memilah Partai Pasca Reformasi
Namun, sejak era reformasi, sulit membedakan partai politik berdasarkan ideologi jelas. Semua partai cenderung menggunakan idiom, program, dan slogan yang mirip, menjadikan mereka catchall party tanpa distingsi nyata antara partai berbasis agama dan nasionalis.
Fenomena ini menyebabkan banyak pemilih menjadi massa mengambang yang tidak memiliki orientasi politik jelas. Kelompok ini mudah dimobilisasi dengan iming-iming uang atau fasilitas seperti transportasi saat pemilu. Mereka melakukan tindakan sosial berdasarkan untung-rugi pragmatis tanpa nilai ideologi atau tujuan politik yang mendalam.
Massa mengambang ini menjadi kelompok yang hanya mengikuti instruksi tanpa memiliki imajinasi masa depan atau kesadaran politik yang kuat. Perspektif dan cara berpikir mereka dapat diubah hanya dengan imbalan sederhana seperti nasi bungkus.
Perubahan Perilaku Pemilih di Era Digital
Seiring waktu, penelitian menunjukkan bahwa loyalitas politik di pedesaan masih didasarkan pada keluarga, patronase religius, dan bantuan material. Sebaliknya, pemilih muda di perkotaan mulai memperlihatkan pergeseran preferensi melalui pengaruh media sosial, isu spesifik, dan kelompok sebaya.
Menurut Tapsell (2021), media digital memperluas arena politik dengan kampanye yang lebih personal dan interaktif. Kandidat dapat menjangkau pemilih langsung lewat narasi yang menekankan personalisasi dan komunikasi informal melalui media sosial. Temuan ini sejalan dengan studi Setiawan (2019) dan Faiz (2024) yang menyoroti peran media sosial dalam membentuk persepsi politik, terutama di kalangan pemilih muda dan pemula.
Namun, studi Santoso (2020) menunjukkan bahwa loyalitas terhadap partai lama tetap kuat di pedesaan, meski terjadi fluiditas pilihan di kalangan pemuda perkotaan. Pendidikan tinggi dan paparan media digital membuat pemilih muda lebih fleksibel dalam menentukan pilihan politiknya.
Faktor Politik Uang dan Karakter Pemilih Kontemporer
Berbagai studi mengindikasikan bahwa politik uang masih signifikan di Indonesia, terutama di kalangan pemilih tanpa ikatan partai. Muhtadi (2013) dan George et al. (2017) mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan dan pendapatan memengaruhi sikap toleransi terhadap politik uang. Haryanto (2014) menegaskan peran party-ID, sementara Wasisto (2022) menggarisbawahi kecenderungan pemilih perkotaan yang lebih rasional dengan menilai visi, misi, dan program kandidat.
Dinamika ini membentuk tipologi pemilih kontemporer yang terpengaruh oleh kampanye digital dan politik uang. Pemilih muda berpendidikan tinggi umumnya menolak politik uang dan tetap memilih berdasarkan nurani, sedangkan pemilih tradisional tetap loyal karena pengaruh budaya, agama, dan warisan politik.
Kelompok pemilih tradisional menunjukkan loyalitas tanpa batas yang sulit digeser oleh pengaruh kampanye digital maupun iming-iming politik uang. Sebaliknya, massa mengambang yang mudah dimobilisasi cenderung pragmatis dan hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek.
Tinggalkan Balasan