Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menanggapi pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang berdampak pada anggaran daerah. Ia menegaskan akan menunda proyek pembangunan yang tidak menjadi prioritas demi menyesuaikan anggaran yang berkurang.
Rano menjelaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi langkah penting yang harus segera diambil oleh pemerintah daerah, termasuk DKI Jakarta. Ia menyatakan RAPBD harus direvisi sesuai dengan kondisi terbaru.
Fokus pada Prioritas Utama
Menurut Rano, kebutuhan mendesak seperti penyediaan air bersih dan pengembangan transportasi massal, khususnya MRT, tetap menjadi prioritas utama. Sementara proyek lain yang tidak mendesak akan ditunda untuk menghemat anggaran.
“Kita pilih prioritas mana yang utama. Air ini prioritas, kemudian MRT juga prioritas. Mana yang utama itu yang didulukan, yang tidak (prioritas) kita harus postpone. Postpone artinya kita tunda,” jelas Rano di kawasan Kampung Bandan, Jakarta Utara, Sabtu (4/10/2025).
Proses Revisi Anggaran Bersama DPRD
Rano menyebutkan pihaknya akan segera membahas perubahan anggaran dengan DPRD DKI Jakarta. Ia berharap efisiensi anggaran ini tidak mengganggu pelayanan dasar bagi warga ibu kota.
“Hari Senin baru mulai dibicarakan dengan pihak DPRD. Tapi pada dasarnya seluruh DPRD se-Indonesia sudah tahu DBH akan terjadi pemotongan,” tambahnya.
Dampak Pemangkasan Dana Bagi Hasil
Khoirudin mengkhawatirkan pemotongan tersebut akan berpengaruh besar pada target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang direncanakan sebesar Rp 95 triliun.
“DBH kita akan berubah sekitar Rp 15 triliun, yang tersisa Rp 11 triliun. Tentu ini akan mengubah postur angka yang sangat signifikan perubahannya sementara kita sudah MoU KUA-PPAS, sudah (menyusun) RKA (Rencana Kerja Anggaran),” ujar Khoirudin di DPRD DKI Jakarta, Selasa (30/9).
Tinggalkan Balasan