Asosiasi Sepakbola Malaysia (FAM) telah menyiapkan langkah strategis jika banding atas sanksi naturalisasi palsu yang dijatuhkan FIFA ditolak. FAM menyatakan akan membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) sebagai upaya terakhir untuk membela kepentingan mereka.
Sanksi FIFA terhadap FAM terkait tujuh pemain naturalisasi Timnas Malaysia yang dinilai menggunakan dokumen palsu menjadi sorotan. Ketujuh pemain tersebut, yakni Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui, dan Hector Alejandro Hevel Serrano, dijatuhi hukuman larangan bermain selama 12 bulan di semua level kompetisi, termasuk klub. Selain itu, FAM juga harus membayar denda sesuai ketentuan.
Banding dan Persiapan FAM
Setelah sanksi diumumkan pada Jumat, 26 September 2025, FAM diberikan waktu 10 hari untuk mengajukan banding. Perwakilan FAM bahkan sudah terbang ke markas FIFA di Zurich untuk membahas persoalan ini secara lebih mendalam.
Presiden FAM, Datuk Yusoff Mahadi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar pertemuan internal di kantor pusat FAM, Kelana Jaya, pada Rabu (1/10). Pertemuan tersebut bertujuan memberikan pengarahan kepada anggota dewan eksekutif terkait situasi terkini, sanksi yang diterima, serta langkah strategis yang akan ditempuh.
“Kami mengadakan pertemuan kemarin untuk memberi pengarahan kepada para anggota dewan eksekutif tentang situasi, sanksi, dan langkah selanjutnya yang harus dikerjakan,” ujar Yusoff Mahadi. “Kami akan menyiapkan argumen banding berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh FIFA. Jika banding tidak berhasil, kami akan mempertimbangkan jalur lain, yaitu Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS),” tegasnya.
Kontroversi Dokumen Naturalisasi
FAM menegaskan terdapat kesalahan teknis pada dokumen naturalisasi yang diserahkan ke FIFA. Mereka berkeyakinan hal ini menjadi penyebab utama sanksi yang dijatuhkan. Kasus ini pun menimbulkan pertanyaan serius soal integritas proses naturalisasi pemain di Malaysia.
Sementara itu, beberapa media lokal dan internasional turut memberitakan perkembangan kasus ini, termasuk tanggapan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) yang merasa terbawa dalam kontroversi tersebut.
Tinggalkan Balasan