Jakarta – Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Pimpinan MPR RI sekaligus Koordinator Bidang Pengkajian, menegaskan pentingnya penguatan etika dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ia menilai etika bukan sekadar ajaran moral, melainkan fondasi konstitusional yang wajib menjadi landasan setiap proses politik dan kenegaraan.
Dalam Rapat Pleno Komisi Kajian Ketatanegaraan yang digelar di Gedung Nusantara V MPR RI pada Rabu (1/10), Ibas mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan etika sebagai pegangan utama dalam menjalankan tugas dan kebijakan. “Etika bukan hanya sekadar ajaran moral, tapi fondasi konstitusional dan politik kenegaraan,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Kamis (2/10/2025).
Etika Jadi Arah Kebijakan dan Tindakan
Selain menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI, Ibas juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI. Ia menyampaikan bahwa di DPR, pihaknya menerima tekanan dari publik untuk meningkatkan keterbukaan, akuntabilitas, serta mengedepankan integritas dalam setiap langkah kerja.
“Kami di DPR juga mendapatkan tekanan dari publik untuk lebih terbuka, lebih akuntabel, dan mendorong sifat-sifat yang mendekati integritas yang sempurna,” katanya.
Refleksi Hari Kesaktian Pancasila dan Nilai Etika Kepemimpinan
Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Ibas menilai momen ini tepat untuk merefleksikan kembali nilai-nilai dasar bangsa sekaligus memperkuat akar ideologis negara. Ia mengutip ungkapan Latin acta non verba yang berarti “perbuatan, bukan kata-kata” sebagai pengingat pentingnya keteladanan etis dalam kepemimpinan.
“Kita juga ingin adanya keteladanan dari para pemimpin kita, termasuk wakil rakyat dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Membangun Etika di Ranah Struktural, Kultural, dan Individual
Ibas menekankan pembangunan etika harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari struktur negara, budaya masyarakat, hingga sikap individu. Menurutnya, integritas dan akuntabilitas perlu diinternalisasi dalam struktur negara, sementara masyarakat harus menjadikan nilai luhur sebagai identitas kolektif.
“Secara individual, setiap anak bangsa harus mampu berpikir dan bertindak secara etis,” jelasnya.
Menangkal Pragmatisme Politik dan Erosi Kepercayaan Publik
Anggota DPR dari Dapil Jawa Timur VII ini mengingatkan pentingnya budaya etika konstitusional di tengah tantangan pragmatisme politik yang kian menguat serta menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Etika, menurut Ibas, memberikan orientasi moral di tengah kompleksitas zaman.
“Kita perlu keberanian bersuara demi kebenaran dan kesediaan untuk mendengar semua sisi—audi et alteram partem.”
Komitmen Etis untuk Masa Depan Indonesia
Ibas mengajak semua pihak menjaga semangat kebangsaan dan menjunjung tinggi komitmen etis dalam membangun Indonesia. Ia berharap setiap kebijakan, tindakan politik, dan perilaku sosial berakar pada nilai-nilai etika yang luhur.
Rapat Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI ini bertujuan menghasilkan kajian mendalam sebagai pijakan etik dan konstitusional bagi lembaga negara di eksekutif, legislatif, yudikatif, serta masyarakat luas.
Tinggalkan Balasan