Jakarta – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar audiensi dengan Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) yang mengusulkan pembentukan Badan Nasional Reforma Agraria. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Dalam audiensi tersebut, hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto, serta Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Kharis Almasyhari.
Usulan Pembentukan Badan Nasional Reforma Agraria
Ketua Umum Solidaritas Rakyat Mandiri Indonesia (SRMI), Wahida Baharuddin Upa, menekankan pentingnya penyelesaian konflik agraria yang terus berlangsung di berbagai daerah. Ia menyampaikan gagasan pembentukan Badan Nasional Reforma Agraria kepada DPR agar dapat dikoordinasikan langsung dengan pemerintah.
“Kami melihat kondisi ini sebagai krisis agraria yang sudah berlangsung lebih dari 30 tahun dan belum menemukan solusi. Oleh karena itu, kami butuh badan khusus yang memiliki kekuatan eksekutif dan berada di bawah komando presiden,” ujar Wahida dalam audiensi tersebut.
Wahida mengungkapkan selama ini petani kesulitan mengeksekusi keputusan yang telah dibuat karena tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat. Ia juga mendorong agar badan tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Beberapa kasus sudah mendapatkan keputusan dari Kementerian ATR, tapi petani tidak bisa melakukan eksekusi di lapangan. Karena itu, kami membuat draf badan nasional reforma agraria yang bertugas melakukan tindakan cepat dan langsung di bawah komando presiden untuk menyelesaikan konflik agraria dan mengatur distribusi tanah,” tambah Wahida.
Pimpinan DPR Sambut Positif Usulan SRMI
Usulan tersebut kemudian diserahkan dalam bentuk draf kepada pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik dan berjanji akan menyampaikan usulan ini kepada pemerintah.
“Kami berharap semangat dari Presiden untuk melakukan pembenahan di bidang agraria sejalan dengan dorongan dari SRMI dan DPR. Konsep badan nasional reforma agraria ini akan kami teruskan ke pemerintah agar segera mendapat respons,” kata Dasco.
Tinggalkan Balasan