Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengangkat sejumlah isu strategis yang menjadi fokus perhatian legislatif dalam pidato penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026. Salah satu yang mendapat sorotan utama adalah evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Pidato tersebut disampaikan Puan di ruang rapat paripurna Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (2/10/2025). Selain MBG, Puan juga menyoroti berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang tengah menjadi tantangan masyarakat saat ini.
Pengawasan DPR pada Berbagai Isu Sosial dan Ekonomi
Dalam pidatonya, Puan menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR diarahkan pada sejumlah masalah krusial di masyarakat. Di antaranya adalah perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi online, penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit campak, hingga mitigasi dan penanganan bencana alam seperti banjir dan longsor yang melanda beberapa daerah.
Puan juga menambahkan bahwa DPR aktif mengawasi evaluasi masalah haji terkait dana talangan serta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Judi Online. Selain itu, penyelesaian konflik agraria dan penguatan ekonomi rakyat melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi UMKM turut menjadi fokus pengawasan.
Isu Kelangkaan BBM dan Kenaikan Harga Beras
Ketua DPR ini turut menyoroti kelangkaan BBM di SPBU swasta dan kenaikan harga beras yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Di samping itu, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi bagian dari agenda pengawasan DPR.
Puan menekankan pentingnya penerapan kebijakan paket stimulus ekonomi yang bertujuan mendorong pertumbuhan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Ia juga mengingatkan tentang penempatan uang negara di bank umum guna memperkuat likuiditas serta peran intermediasi perbankan.
Pemerintah Diminta Tindaklanjuti Rekomendasi DPR
Lebih lanjut, Puan mengingatkan bahwa persoalan-persoalan tersebut telah menjadi bahan pembahasan serius di DPR. Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil rapat kerja bersama DPR RI agar program dan kebijakan yang berjalan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Tinggalkan Balasan