Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf menunjukkan sikap terbuka terhadap proses islah setelah menghadiri silaturahim PBNU sesi kedua di Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan rasa terima kasih atas undangan yang diberikan oleh para sesepuh NU.

“Saya sangat berterima kasih bahwa beliau-beliau berkenan untuk memanggil saya. Saya sangat terharu bahwa para sesepuh kita masih begitu peduli kepada jam’iyah Nahdlatul Ulama ini,” ujarnya dalam keterangan yang diterima.

Dalam forum tersebut, Gus Yahya menjelaskan bahwa dirinya diberi kesempatan untuk memaparkan secara lengkap berbagai persoalan organisasi yang selama ini ditujukan kepadanya. Ia juga menyatakan bahwa semua kebutuhan klarifikasi yang sebelumnya disampaikan melalui utusan Rais Aam telah ia jawab secara tuntas. Penjelasan tersebut dilengkapi dengan dokumen dari Bendahara Umum PBNU Sumantri Suwarno serta Sekjen Amin Said Husni.

“Semuanya telah saya jawab dengan tuntas, dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan dari saudara Sumantri sebagai pemegang buku keuangan BPNU… serta penjelasan-penjelasan dari Pak Amin Said Husni,” jelasnya.

Gus Yahya juga menyampaikan pesan khusus kepada para kiai terkait masa depan tatanan organisasi NU. Ia menegaskan bahwa dirinya dan jajaran PBNU selalu berkhidmah dengan niat tulus, sehingga penting menjaga struktur yang telah diwariskan para pendiri.

“Mohon dipertimbangkan tentang masa depan tatanan organisasi Nahdlatul Ulama ini upaya tatanan ini tidak runtuh di tengah jalan,” katanya.

“Maka mari kita berpikir tetap dengan betul agar tatanan ini tidak diruntuhkan dan membawa jam’iyah ini mundur 100 tahun,” tambahnya.

Terkait dengan pernyataan bahwa pertemuan di Pesantren Tebuireng tidak memengaruhi risalah rapat syuriyah, Gus Yahya menilai bahwa rapat harian syuriyah justru sudah bermasalah sejak awal.

“Mau pengaruh atau tidak pengaruh, monggo. Tapi sudah menjadi persepsi bahwa apa yang terjadi dengan harian syuriyah itu sangat bermasalah, membuat keputusan di luar wewenangnya. Jadi ini bermasalah. Semua ikutannya dari keputusan ini bermasalah semua,” ujarnya.

Ia juga mengkritisi rencana Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025 yang disebut mendasarkan diri pada keputusan bermasalah itu.

“Kalau itu didasarkan pada rapat harian syuriyah tanggal 20 November 2025, itu berarti mendasarkan diri pada keputusan yang bermasalah. Pengambilalihan jabatan ketua umum untuk dirangkap oleh Rais Aam sangat-sangat bermasalah,” kata Gus Yahya.

Selain itu, ia menambahkan bahwa dirinya akan terus berkomunikasi dengan para kiai sepuh serta PWNU dan PCNU seluruh Indonesia untuk mencari penyelesaian terbaik. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa tatanan organisasi NU tetap stabil dan tidak terganggu oleh konflik internal.