Pemeriksaan Terhadap Anggota DPRD Kota Bandung yang Terkait Kasus Korupsi

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Bandung, Rendiana Awangga. Pemeriksaan ini akan dilakukan pada hari Selasa, 4 November 2025. Pemanggilan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Rendiana Awangga, yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bandung, tiba di Gedung Kejari Bandung pada pagi hari. Ia tampak hadir dalam proses pemeriksaan yang sedang berlangsung. Saat tim media tiba sekitar pukul 08.30 WIB, Awangga sudah terlihat duduk di ruang tunggu, menunggu giliran untuk dipanggil ke ruang pemeriksaan. Mengenakan baju berwarna putih, ia terlihat fokus dengan ponselnya. Sekitar pukul 09.30 WIB, Awangga masuk ke ruang pemeriksaan dan mulai menjalani proses wawancara.

Pemeriksaan terhadap Awangga menjadi perhatian publik karena posisinya yang strategis di lingkaran kekuasaan Kota Bandung. Ia dikenal sebagai bagian dari tim inti dan tim sukses dalam Pemilihan Wali Kota Bandung beberapa waktu lalu. Selain itu, Awangga dan Wali Kota Bandung berasal dari partai yang sama, yaitu NasDem. Kedekatan Awangga tidak hanya dengan Wali Kota, tetapi juga dengan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin —yang sebelumnya telah diperiksa oleh Kejari.

Keduanya diketahui pernah menjabat bersama sebagai anggota DPRD Kota Bandung pada periode sebelumnya. Kejari Bandung menduga bahwa Awangga memiliki peran yang sangat sentral dalam kasus korupsi yang sedang disidik. Menurut informasi dari sumber di Kejari Bandung, hari ini penyidik tidak hanya memeriksa Awangga. “Infonya hari ini ada 6 yang diperiksa,” ujar sumber tersebut, menambahkan bahwa lima pihak lainnya yang diperiksa adalah ASN dan pihak swasta di Kota Bandung.

Sebelumnya, penyidik Kejari Bandung telah memeriksa delapan pejabat dan sejumlah ASN dari Pemkot Bandung. Pemeriksaan Wakil Wali Kota Bandung menjadi sorotan terakhir dalam rangkaian pemeriksaan ini. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung, Irfan Wibowo, menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini. Irfan memastikan akan memeriksa siapa pun yang mengetahui dan terlibat dalam dugaan korupsi tersebut, tanpa pandang bulu.

Proses Penyidikan dan Tindakan Hukum yang Dilakukan

Proses penyidikan kasus korupsi di Pemkot Bandung terus berlanjut dengan berbagai langkah yang dilakukan oleh Kejari Bandung. Pemeriksaan terhadap para tersangka dan saksi menjadi salah satu tahapan penting dalam penyidikan. Selain itu, penyidik juga melakukan pengumpulan bukti-bukti yang relevan untuk memperkuat kasus yang sedang ditangani.

Beberapa pihak yang telah diperiksa antara lain mantan pejabat, pegawai negeri sipil (PNS), dan pihak swasta yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi. Proses pemeriksaan ini dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kejari Bandung berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam kasus ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain pemeriksaan, Kejari Bandung juga melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan instansi lainnya untuk memastikan proses penyidikan berjalan efektif dan efisien. Hal ini bertujuan agar kasus korupsi yang terjadi dapat segera diselesaikan dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Peran Partai NasDem dalam Kasus Ini

Partai NasDem, yang menjadi basis politik bagi Rendiana Awangga, juga turut menjadi perhatian dalam kasus ini. Sebagai partai yang memiliki keterlibatan langsung dalam pemerintahan daerah, NasDem diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pencegahan korupsi dan penegakan hukum. Dalam konteks ini, partai harus memastikan bahwa anggotanya tidak terlibat dalam praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat.

Selain itu, partai juga diminta untuk meningkatkan pengawasan internal terhadap anggota dan kader mereka. Hal ini penting untuk menjaga marwah partai serta memastikan bahwa partai dapat menjadi mitra yang andal dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, partai tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya tokoh-tokoh politik, tetapi juga menjadi organisasi yang tangguh dalam menjaga nilai-nilai keadilan dan integritas.