Badang Keahlian (BK) DPR RI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertema History for the Future: How to Integrate History Perspective to Forward Looking Policy Analysis Case Studies of Foreign Policy and International Education di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Forum ini bertujuan memperkuat kapasitas pengetahuan dan pengelolaan sistem informasi sebagai pendukung proses legislasi. BK DPR menggandeng akademisi internasional dan nasional, seperti Michael G. Vann dari Sacramento State University, Eric Alan Jones dari Northern Illinois University, serta Hilmar Farid, mantan Dirjen Kebudayaan dan pengajar Institut Kesenian Jakarta sebagai narasumber.
Perspektif Sejarah sebagai Dasar Kebijakan
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan pentingnya kebijakan publik yang berbasis data, riset, dan perspektif sejarah, khususnya dalam penyusunan undang-undang.
“FGD ini sangat produktif dan bermakna bagi kami, terutama sebagai anggota DPR dan pimpinan alat kelengkapan dewan. Kita mendapatkan perspektif dari para pakar lintas negara mengenai pentingnya sejarah sebagai dasar dalam membuat kebijakan publik,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Hetifah menambahkan, sejarah harus dijadikan acuan, bukan hanya sekadar melihat kondisi saat ini. “Kita bisa belajar dari keberhasilan maupun kegagalan kebijakan sebelumnya, baik di Indonesia maupun negara lain, sehingga kebijakan yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan menghindari keputusan yang terlalu reaktif,” jelasnya.
Peran Data dan Analisis Kritis dalam Legislasi
Menurut Hetifah, Indonesia telah memiliki lembaga-lembaga riset seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pusat Statistik (BPS), serta BK DPR yang kaya akan data dan hasil penelitian. Namun, ia menekankan pentingnya analisis kritis terhadap setiap data yang digunakan dalam pembuatan kebijakan.
“Selain aspek akademik, kita juga harus mempertimbangkan konsekuensi anggaran dari setiap kebijakan. Dengan begitu, undang-undang yang dihasilkan tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga realistis dalam implementasi,” kata politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Fokus pada Pendidikan Internasional
FGD juga membahas isu pendidikan internasional. Hetifah berharap mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri dapat memberikan kontribusi nyata bagi bangsa melalui pemahaman sejarah yang mendalam.
“Kita berharap anak-anak Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri dapat memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Belajar dari sejarah sangat penting agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama,” ujarnya.
Penguatan BK DPR dalam Legislasi Berbasis Data
Hetifah mengapresiasi peran BK DPR yang terus maju dalam penggunaan data dan riset sebagai dasar penyusunan naskah akademik maupun rancangan undang-undang.
“BKD telah menerapkan meaningful participation dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebelum menyusun naskah akademik, dan itu sangat membantu proses legislasi yang lebih berkualitas,” tambahnya.
Komitmen DPR Perkuat Wawasan Berbasis Sejarah
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan komitmen DPR untuk menggelar forum serupa secara berkala guna memperkaya wawasan para peneliti dan pegawai Sekretariat Jenderal DPR.
“Melalui FGD ini kita mengundang profesor dari Sacramento State University, Northern Illinois University, serta pengamat budaya untuk memberikan perspektif historis dalam melihat kebijakan, khususnya di bidang pendidikan. Ke depan, tantangan semakin kompleks, sehingga dukungan pengetahuan berbasis sejarah sangat penting bagi DPR,” terang Indra.
Ia menambahkan, sejarah merupakan bagian tak terpisahkan dari perjalanan bangsa dan harus menjadi bahan refleksi untuk menyusun kebijakan yang lebih baik.
“Indonesia hari ini tentu berkaitan erat dengan Indonesia kemarin. Melalui refleksi itu, kita bisa menentukan langkah yang lebih tepat untuk masa depan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan