Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, mengusulkan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika (KAA) jilid II. Bagi dia, KAA memiliki relevansi yang penting dalam memperjuangkan kedaulatan bangsa-bangsa lain di tengah ancaman neokolonialisme.

Pernyataan ini disampaikan oleh mantan presiden tersebut dalam keterangan resmi seminar bertema “71 Tahun Peringatan KAA: Relevansi Gerakan Asia-Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini” di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 18 April 2026.

Menurut Megawati, ancaman neokolonialisme dan imperialisme masih terlihat dalam bentuk dan corak yang berbeda di era modern ini. Dunia saat ini perlu mencari gagasan alternatif untuk menciptakan perdamaian global. Salah satu solusi yang muncul adalah pemikiran dari mantan presiden Soekarno.

“Semangat KAA, GNB (Gerakan Non-Blok), dan pidato ‘To Build The World A New’ Soekarno menjadi jawaban tentang pentingnya kesetaraan antarbangsa,” ujar Megawati.

Ia menilai struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat ini sudah usang karena lahir dari konstelasi Perang Dunia II. Menurutnya, diperlukan reformasi terhadap PBB.

“Melalui pidato di PBB yang terkenal dengan judul ‘To Build The World A New’ pada 30 September 1960, Bung Karno menyerukan reformasi atau re-tooling PBB. Kesetaraan antarbangsa menjadi agenda terbesar Bung Karno,” ujar Megawati.

Selain itu, ia menyoroti gagasan sang Proklamator untuk menghapuskan hak istimewa negara-negara tertentu. Menurutnya, hak istimewa tersebut menciptakan ketimpangan global.

“Perlu ada perubahan Piagam PBB dengan memasukkan Pancasila sebagai landasan internasional,” tambahnya.

Megawati juga mendorong perubahan struktur Dewan Keamanan PBB hingga pemindahan Markas Besar PBB ke negara yang netral. Menurutnya, markas besar PBB harus berada di lokasi yang tidak menjadi bagian dari persaingan kekuatan besar atau Perang Dingin.

Reformasi ini dinilai mendesak mengingat situasi geopolitik dunia yang sedang bergejolak. Ia memberikan contoh persoalan di Venezuela serta serangan terhadap Iran sebagai bukti bahwa sistem internasional saat ini sedang goncang.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh dan narasumber, seperti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Kepala Badan Sejarah Indonesia PDIP Bonnie Triyana, serta para ahli seperti Prof Hikmahanto (Pakar Hubungan Internasional), Dr. Dina Sulaeman (Pakar Timur Tengah), Andi Widjayanto (Eks Gubernur Lemhanas), dan Heri Akhmadi (mantan Dubes Jepang).

Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh anggota DPR Fraksi PDIP dan sejumlah aktivis, antara lain Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.