Keseimbangan dalam Susunan Kepengurusan DPD Golkar Jawa Barat

Pengamat politik menekankan pentingnya kehati-hatian dan kewaspadaan dalam penyusunan struktur kepengurusan DPD Partai Golkar Jawa Barat pasca terpilihnya Daniel Mutaqien sebagai ketua. Proses ini tidak hanya berdampak pada stabilitas internal partai, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam menjaga efektivitas mesin politik menghadapi pemilu mendatang.

Daniel Mutaqien diharapkan mampu merangkul berbagai faksi di dalam partai serta memprioritaskan kader yang memiliki rekam jejak kuat di wilayah Jawa Barat. Hal ini menjadi kunci untuk menjaga soliditas partai dan memastikan bahwa semua elemen dapat bekerja secara harmonis.

Dinamika Internal Partai

Dalam proses penyusunan kepengurusan, muncul isu tentang penunjukan Ahmad Hidayat sebagai sekretaris DPD Golkar Jabar. Ahmad Hidayat sendiri merupakan pesaing Daniel Mutaqien dalam Musda pekan lalu. Menurut pengamat politik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, dinamika ini bukan hanya soal hubungan personal, tetapi lebih dari itu, merupakan bagian dari pertarungan pengaruh di dalam partai.

“Ini lebih tepat dibaca sebagai pertarungan pengaruh di dalam partai, bukan sekadar soal suka atau tidak suka pada satu tokoh,” ujarnya.

Kristian menjelaskan bahwa dalam Musda Golkar Jabar 2026, Ahmad Hidayat memang mundur dari pencalonan, sementara Daniel Mutaqien terpilih secara aklamasi setelah unggul dalam verifikasi dukungan. Kondisi ini mencerminkan pola umum dalam partai politik, di mana kelompok internal memiliki pengaruh signifikan dalam perebutan posisi strategis.

Kedudukan Ahmad Hidayat sebagai Sekretaris

Terkait kemungkinan Ahmad Hidayat menjadi sekretaris, Kristian menilai hal ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, kedekatan Ahmad dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dapat menjadi jembatan komunikasi antara Golkar dan Pemerintah Provinsi. Namun di sisi lain, posisi sekretaris yang strategis berpotensi memunculkan persepsi adanya pengaruh eksternal dalam tubuh partai jika tidak dikelola dengan jelas.

“Bisa menjadi jalur komunikasi yang kuat, tetapi juga bisa menimbulkan kecurigaan internal jika dianggap terlalu dekat dengan kepentingan di luar partai,” katanya.

Dampak terhadap Peta Politik 2029

Kristian menambahkan bahwa dampak dari penyusunan struktur ini juga berpotensi berpengaruh terhadap peta politik menuju 2029, terutama jika tidak mampu membangun rasa kebersamaan di internal partai. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa konflik elite di tingkat provinsi dapat dengan cepat merembet ke tingkat bawah apabila keputusan dianggap tidak mewakili semua kubu.

Sehingga, kata dia, pentingnya penyusunan struktur kepengurusan yang mengedepankan keseimbangan, bukan sekadar pembagian jabatan.

“Susunan formatur harus dibangun dengan logika keseimbangan, memperhitungkan sebaran dukungan, keterwakilan wilayah, serta organisasi sayap, agar tidak ada kubu yang merasa disisihkan,” ucapnya.

Pentingnya Pembagian Tugas yang Jelas

Selain itu, pembagian tugas yang jelas, termasuk dalam hal komunikasi dengan pihak luar, dinilai penting untuk menjaga independensi partai dan mencegah munculnya konflik baru di kemudian hari.

“Jadi, formatur yang sehat bukan yang paling cepat diumumkan, melainkan yang paling adil dibagi, paling jelas dibatasi, dan paling kuat mekanisme pengawasannya,” ucapnya.