Dampak Kenaikan Harga Avtur pada Biaya Angkut di Indonesia

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan, menyampaikan bahwa kenaikan harga avtur akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah berdampak langsung pada lonjakan biaya angkut, baik untuk penumpang maupun kargo. Menurutnya, tekanan biaya tersebut semakin memperberat struktur ongkos logistik di Indonesia yang sejak awal sudah tergolong tinggi, bahkan sebelum terjadinya gejolak harga minyak dunia.

“Kalau kita jujur, jangankan karena sudah ada perang. Tidak ada perang pun biaya penerbangan kita, biaya penumpang penerbangan di dalam negeri masih yang tertinggi di dunia. Nah ini yang perlu dievaluasi sebenarnya,” ujar Akbar di Kemenko Perekonomian, Kamis (9/4/2026).

Kontribusi Avtur dalam Struktur Biaya Transportasi

Kontribusi avtur mencapai sekitar 40 persen dalam struktur biaya transportasi. Tak hanya faktor eksternal, Akbar menjelaskan ada juga faktor inefisiensi dalam operasional sektor transportasi yang harus dibedah secara menyeluruh. Meski kontribusi bahan bakar seperti avtur mencapai sekitar 40 persen dalam struktur biaya transportasi baik udara, laut, maupun moda lainnya, namun masih terdapat komponen biaya lain yang dapat dioptimalkan.

“Ada inefisiensi operasional yang harus diselesaikan. Tetapi tidak berarti faktor-faktor yang lain tidak ada yang tidak bisa diefisienkan. Nah ini yang menjadi cermin buat kita untuk bisa memberikan daya saing layanan kepada publik,” ungkapnya.

Dampak Eskalasi Konflik di Timur Tengah

Di sisi lain, ia juga menyinggung dampak potensi eskalasi konflik di Timur Tengah, termasuk risiko penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz. Namun, pemerintah dinilai telah mengantisipasi hal tersebut dengan baik. Akbar mengungkapkan kebutuhan minyak nasional Indonesia yang berasal dari kawasan Timur Tengah melalui jalur tersebut hanya sekitar 20 persen.

“Di bawah arahan Presiden, para menteri sudah bekerja optimal dan menyiapkan solusi alternatif dari negara pengekspor minyak lainnya,” jelasnya.

Kemampuan Pemerintah dalam Mengelola Kebutuhan Energi Nasional

Ia menambahkan, pemerintah juga menunjukkan kepercayaan diri dengan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM subsidi, serta menjaga ketersediaan LPG. Saat ini, cadangan energi nasional disebut berada pada level aman, dengan inventory berkisar 10 hingga 15 hari.

“Sejauh ini masih manageable. Pemerintah masih mampu mengelola kebutuhan energi nasional dengan baik,” tegasnya.

Langkah-Langkah yang Dilakukan oleh Pemerintah

Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk memastikan ketersediaan energi nasional tetap stabil meskipun terjadi fluktuasi harga minyak global. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mencari alternatif pasokan minyak dari negara-negara pengekspor lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada jalur yang rawan konflik.

Selain itu, pemerintah juga terus memantau kondisi pasar dan mengambil kebijakan yang sesuai untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dengan adanya cadangan energi yang cukup, pemerintah dapat lebih fleksibel dalam menghadapi situasi yang tidak terduga.

Tantangan dan Peluang di Sektor Logistik

Sektor logistik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk kenaikan biaya angkut akibat kenaikan harga avtur. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Dengan evaluasi terhadap struktur biaya dan pengoptimalan operasional, sektor logistik dapat lebih siap menghadapi dinamika pasar.

Dalam konteks yang lebih luas, kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha logistik menjadi kunci untuk menciptakan sistem logistik yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang baik, Indonesia dapat meningkatkan daya saing sektor logistik di tingkat regional maupun internasional.