Pemerintah Berupaya Memulihkan Tiga Provinsi yang Terdampak Bencana

Pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan kondisi tiga provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, setelah diterjang bencana banjir dan tanah longsor. Untuk memastikan koordinasi yang lebih baik, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Aceh, pada Selasa (30/12/2025).

Pembentukan Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera

Dalam rapat tersebut, para kepala daerah seperti Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat, wakil gubernur, serta para bupati dan wakil bupati dari daerah terdampak bencana menyampaikan keluhan mereka kepada para menteri dan pejabat negara. Hadir dalam rapat ini antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Sosial dan Wakil Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Wakil Kepala BNPB, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Kasatgas Darurat Jembatan, serta Utusan Khusus Presiden Bidang Kepemudaan, Direktur Utama PT Telkomsel dan Direktur Utama PLN.

Salah satu langkah utama yang diambil adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera yang akan berkantor di Aceh guna memperkuat koordinasi pemulihan pascabencana. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa keberadaan perwakilan kementerian dan lembaga di lokasi yang sama diharapkan dapat mempercepat koordinasi dan memudahkan pemantauan perkembangan pemulihan di lapangan.

Pastikan Dana Aman untuk Pemulihan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin kesiapan dana pemerintah untuk membayar utang pembangunan jembatan darurat serta membangun hunian bagi korban bencana di Sumatera. Menurutnya, percepatan penyaluran dana darurat dilakukan atas arahan Presiden. Total dana darurat yang telah dicairkan mencapai Rp268 miliar untuk tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana tanggap darurat melalui mekanisme satu pintu yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Purbaya menyebutkan bahwa BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun yang masuk pada 18 Desember 2025. Dari jumlah tersebut, Rp650 miliar dialokasikan khusus untuk penanganan bencana di Sumatera.

Pembangunan Hunian Sementara dan Tetap

Anggaran yang diajukan tersebut siap dicairkan selama pengajuan dilakukan sebelum akhir tahun anggaran agar tidak hangus. Anggaran dapat digunakan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap) bagi korban bencana, selama proses pembangunan telah berjalan dan diajukan melalui BNPB.

Purbaya menambahkan bahwa pemerintah juga menyiapkan anggaran jangka menengah melalui APBN 2026 untuk pembangunan kembali wilayah terdampak bencana, dengan estimasi kebutuhan mencapai Rp51 triliun hingga hampir Rp60 triliun. Jumlah tersebut akan dialokasikan dari penyisiran dana.

Penambahan Perangkat Starlink

Dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa pemerintah menambah 280 unit perangkat Starlink untuk mempercepat pemulihan jaringan komunikasi pascabencana Sumatera. Selain itu, pemerintah juga mengerahkan segala daya upaya untuk memulihkan keadaan di tiga provinsi terdampak, termasuk dalam pengadaan listrik.

Tenda untuk Sekolah

Jelang tahun ajaran baru, 54 sekolah yang rusak parah akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera bakal melaksanakan proses belajar di tenda. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa para siswa dari 54 sekolah tersebut akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar sementara di tenda yang telah disiapkan. Mereka harus belajar di tenda dan sudah kami siapkan 54 tenda, 14 di Aceh, 21 di Sumatera Barat, dan 19 di Sumatera Utara.

Mu’ti memastikan anak-anak di wilayah terdampak bencana mendapatkan pendidikan pada tahun ajaran baru yang rencanakan dimulai pada 5 Januari 2026. Meskipun kondisi berbeda-beda, pemerintah memberikan kelonggaran. Siswa yang belajar di tenda pengungsian tidak diharuskan mengenakan seragam ataupun sepatu.