Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTT Tahun 2026

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 dengan kenaikan sebesar 5,45 persen. Dengan demikian, besaran UMP 2026 menjadi Rp 2.455.898. Kenaikan ini diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan yang diterbitkan pada 17 Desember 2025.

Perhitungan UMP 2026 mempertimbangkan beberapa faktor penting seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Hal ini dilakukan untuk mendekati Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masyarakat. Dalam perhitungan tersebut, digunakan rentang angka penyesuaian (Alpha) antara 0,5 hingga 0,9 sesuai kondisi wilayah. Setelah melalui pembahasan oleh Dewan Pengupahan Provinsi NTT, disepakati penggunaan Alpha 0,7 sebagai dasar perhitungan kenaikan upah.

Gubernur NTT, Melki Laka Lena, mengumumkan penetapan UMP 2026 melalui Keputusan Gubernur NTT Nomor 528/KEP/HK/2025 tanggal 19 Desember 2025. Menurutnya, kenaikan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja, terutama mereka yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun. Selain itu, UMP 2026 juga diharapkan menjadi instrumen untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis, adil, dan produktif di seluruh wilayah NTT.

UMP 2026 mulai berlaku pada 1 Januari hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini wajib dipatuhi oleh seluruh pemberi kerja, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Setiap perusahaan dan pelaku usaha dilarang menurunkan upah apabila telah menetapkan nilai di atas UMP.

Gubernur NTT juga meminta Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Dewan Pengupahan di setiap daerah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan UMP 2026. Tujuannya adalah agar kebijakan ini benar-benar menjadi jaring pengaman bagi tenaga kerja dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dukungan dari DPRD NTT

Anggota DPRD NTT, Syaiful Sengaji, menyambut baik kenaikan UMP tahun 2026. Ia menegaskan bahwa aturan ini harus dijalankan oleh setiap perusahaan dan pemberi kerja. Menurutnya, kenaikan UMP 2026 memiliki perhitungan yang matang. Para ahli dan pakar yang ada di Dewan Pengupahan memiliki catatan dan analisis dengan variabel tertentu hingga terjadi kenaikan UMP.

Syaiful yakin bahwa naiknya UMP bisa memberi dampak baik untuk pekerja, terlebih menggerakkan ekonomi dari rumah tangga. Namun, ia juga mengakui bahwa kenaikan UMP bisa membuat perusahaan kewalahan. Oleh karena itu, ia berharap kenaikan UMP tidak menyebabkan PHK. Perusahaan dan pekerja diharapkan tetap sama-sama mendapat kebaikan.

Proses Penetapan UMP

Penetapan UMP 2026 dilakukan melalui proses diskusi yang melibatkan berbagai unsur. Dewan Pengupahan Provinsi NTT terdiri dari unsur serikat pekerja dan serikat buruh, unsur pengusaha (Apindo), unsur akademisi, serta unsur birokrasi (OPD terkait). Dari hasil pembahasan tersebut, sebagian besar unsur yang hadir sepakat menggunakan Alpha 0,7 sebagai dasar perhitungan kenaikan upah.

Sebelumnya, UMP Tahun 2025 sebesar Rp 2.328.969 mengalami kenaikan sebesar Rp 126.929 atau 5,45 persen. Dengan demikian, UMP 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.455.898.

Pentingnya Pengawasan dan Pemantauan

Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen untuk melindungi hak-hak pekerja. Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, diperlukan pengawasan dan pemantauan yang ketat. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Pengupahan di setiap daerah diminta untuk aktif dalam mengawasi pelaksanaan UMP 2026.

Tujuan utamanya adalah agar kebijakan ini benar-benar menjadi jaring pengaman bagi tenaga kerja. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan.

Kesimpulan

UMP 2026 merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan sebesar 5,45 persen mencerminkan pertimbangan yang matang terhadap kondisi ekonomi dan inflasi. Dengan dukungan dari DPRD NTT dan komitmen pemerintah, diharapkan UMP 2026 dapat berdampak positif bagi seluruh pihak terkait.