Forum Sinergi Dunia Usaha dan Pemerintah Daerah di Jawa Barat

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat menggelar Forum Sinergi Dunia Usaha dengan Pemerintah Daerah di El Hotel Bandung, pada hari Kamis (23/10/2025). Acara ini menjadi ajang penting bagi para pelaku usaha untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pihak pemerintah. Selain itu, forum ini juga bertujuan memperkuat kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil.

Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, jajaran kepala dinas, Kepala Kanwil DJBC Jabar, KPPOD, akademisi, pengusaha dari berbagai negara, serta pengurus dan anggota APINDO dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan komitmen kuat dari berbagai pihak untuk bersama-sama menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Peran APINDO dalam Meningkatkan Kolaborasi

Ketua APINDO Jawa Barat, Ning Wahyu, menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah daerah. Menurutnya, para pengusaha telah lama ingin menyampaikan berbagai masalah langsung kepada Gubernur Jabar. Melalui forum ini, aspirasi dan tantangan dunia usaha bisa tersampaikan, sekaligus mendengarkan arahan dan komitmen pemerintah dalam membangun iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

Pada kesempatan ini, Gubernur Jawa Barat menyampaikan bahwa keberhasilan dunia usaha sangat bergantung pada dukungan infrastruktur dan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Ia memberikan contoh, seperti pada sektor industri air mineral, hasil pajak perusahaan seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur air bersih dan pertanian, melakukan reboisasi hutan, serta memperbaiki akses jalan di sekitar pabrik.

Prioritas Pemprov Jawa Barat untuk Keadilan Fiskal

Mulai tahun 2026, Pemprov Jawa Barat akan memprioritaskan pemetaan desa-desa di sekitar kawasan industri untuk memastikan distribusi pajak lebih adil. Gubernur menegaskan bahwa ia tidak ingin melihat desa miskin di sekitar pabrik besar. Pajak harus kembali kepada wilayah sumbernya agar masyarakat sekitar benar-benar merasakan manfaat dari aktivitas industri.

Ia juga menyoroti perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat namun membayar pajak di luar daerah. Menurutnya, praktik tersebut harus dihentikan demi keadilan fiskal dan kemajuan daerah. Dialog interaktif antara pengusaha dan Gubernur berlangsung terbuka dan solutif. Beberapa keluhan pengusaha bahkan langsung ditindaklanjuti di tempat, dengan Gubernur menghubungi pejabat terkait untuk menyelesaikan permasalahan secara cepat.

Reformasi Birokrasi Perizinan dan Upah

Menanggapi isu perizinan dan lingkungan, Ketua APINDO Jabar mengapresiasi langkah Gubernur yang akan mereformasi birokrasi perizinan agar lebih cepat dan efisien. Ia menekankan bahwa pabrik berisiko rendah seperti konveksi tidak semestinya diperlakukan sama dengan industri kimia. Pemerintah akan mengklasifikasikan risiko industri agar perizinan berisiko rendah bisa diselesaikan dalam hitungan jam, tanpa mengabaikan aspek lingkungan.

Gubernur juga menyampaikan gagasan tentang kebijakan upah. Ia menyarankan agar pemerintah cukup menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP), sementara penyesuaian berdasarkan sektor industri dilakukan melalui dialog bipartit antara pengusaha dan pekerja. Skema ini diharapkan menciptakan sistem upah yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kemampuan tiap sektor industri di Jawa Barat.

Transformasi Digital dalam Ketenagakerjaan

Sebagai bentuk transformasi digital dalam bidang ketenagakerjaan, Gubernur Jawa Barat memperkenalkan aplikasi “Nyari Gawe”, sebuah platform daring untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Melalui aplikasi ini, proses rekrutmen dilakukan secara online, sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengantre atau menyerahkan berkas langsung ke pabrik.

Ning Wahyu mengimbau seluruh perusahaan di Jabar, khususnya anggota APINDO, untuk memanfaatkan aplikasi Nyari Gawe. Selain memudahkan rekrutmen, sistem ini juga menekan praktik percaloan tenaga kerja.

Forum ini menjadi simbol kuat kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah daerah dalam mewujudkan Jawa Barat yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Melalui sinergi kebijakan fiskal, efisiensi perizinan, dan transformasi digital ketenagakerjaan, APINDO Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi optimistis dapat menciptakan iklim investasi yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.