Beranda Nasional Perihal Pemindahan Ibu kota, Jokowi ternyata belum sampaikan secara resmi kepada DPR MPR

Perihal Pemindahan Ibu kota, Jokowi ternyata belum sampaikan secara resmi kepada DPR MPR

0
Perihal Pemindahan Ibu kota, Jokowi ternyata belum sampaikan secara resmi kepada DPR MPR
Foto : Hidayat Nur Wahid | Source : Google.co.id

JAKARTA, CARI BERITA – Terkait Rencana pemindahan ibu kota negara yang telah disampaikan Presiden tJokowi dalam beberapa kesempatannya. dilansir dari IDN Times Ternyata diketahui bahwa Jokowi belum menyampaikan secara resmi rencana itu ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid saat ditemui awak media di Komplek DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2019)

“Ya sebenarnya kan pernyataan itu sudah muncul sejak tahun-tahun lalu juga, Pak Bambang juga sudah menyampaikan. Tapi sejak saat itu juga belum pernah ada pengajuan secara resmi kepada DPR dan MPR,” ungkapnya

1. Draf kajian UU dan Akademik belum disampaikan

Menurut politikus PKS tersebut, draf kajian undang-undangnya juga belum disampaikan. Bahkan, dia mengakui kajian akademiknya juga belum disampaikan.

“Jadi itu terkait undang-undang dasar, dan terkait dengan MPR. Ini juga belum pernah disoundingkan ke MPR, di DPR apalagi, rekan-rekan dari komisi V maupun Komisi II, belum pernah mempertanyakan mana draft kajian undang-undangnya. Sebelum jadi UU, harus ada kajian akademiknya, akademiknya juga belum pernah disampaikan,” jelasnya lebih lanjut

2. Hidayat Nur Wahid meminta hal ini dijalankan sesuai konstitusi

HNW pun meminta agar Jokowi menjalankan prosedur pemindahan ibu kota negara sesuai dengan konstitusi. Hal itu dilakukan agar nantinya niat baik pemerintah tidak menjadi polemik.

“Padahal juga sampe hari ini, UU penetapan ibu kota negara juga belum ada, kan harusnya ini dikoreksi dulu, dianulir untuk dibuat UU yang baru. UU yang lama tdk dianulir, tapi kan bagusnya beliau baru menyatakan minta izin. Kalau hanya minta izin ya silahkan diusahakan untuk mendapatkan izin,” ungkap HNW.

“Kalau menurut saya harus diusahakan secara runut, sehingga payung hukumnya kuat di negara hukum Indonesia,” sambungnya.

3. Rencana Pembangunan ibu kota baru akan dimulai Tahun 2021 hingga 2045

Jakarta yang terkenal sebagai kota metropolitan, dalam beberapa tahun ke depan tidak akan lagi menyandang status Ibu Kota Negara

Kalimantan sudah dipastikan jadi calon pengganti Jakarta sebagai ibu kota. Namun, belum jelas kota mana yang bakal didaulat. Saat ini, proses pemindahan ibu kota sudah memasuki tahap kajian. Selanjutnya, pemerintah bakal segera mengumumkannya dan melakukan pembangunan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengumumkan tahapan atau timeline dari pembangunan ibu kota dari tahun 2021-2045.**

(eq)

Comment

error: Content is protected !!